Kepala BPK Jabar Resmi Berganti, Dedie Rachim Harap Bisa Jalankan Tugas Sebaik-baiknya

Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat sebelumnya, Arif Agus, akan berpindah tugas dan menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Editor: Mohamad Rizki
Istimewa/Pemkot Bogor
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama kepala daerah lainnya se-Jawa Barat ikut menyaksikan langsung serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat di Auditorium Lantai 5 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (8/9/2022). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat resmi berganti. Mantan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henry, kini resmi menjadi Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim bersama kepala daerah lainnya se-Jawa Barat ikut menyaksikan langsung serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat di Auditorium Lantai 5 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (8/9/2022).

Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat sebelumnya, Arif Agus, akan berpindah tugas dan menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Selain Dedie, sertijab juga disaksikan oleh Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dori Santosa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Forkopimda di lingkungan Jawa Barat, para pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, para Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, serta para mitra kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, diantaranya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"BPK secara terstruktur dan sistematis melakukan promosi, rotasi dan mutasi bagi para pejabat dan pegawainya. Tentu dalam rangka penyegaran lingkungan kerja serta mendorong semangat dalam meningkatkan kinerja di unit kerja yang baru," kata Anggota II BPK RI, Daniel Lumban.

Sambungnya, langkah ini sekaligus menjaga dan membangun budaya organisasi BPK.

Yang berlandaskan pada nilai - nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme.

Kepada para pemangku kepentingan BPK di Provinsi Jawa Barat, Daniel juga mengharapkan komunikasi dan kerja sama yang telah berlangsung secara baik dapat terus terpelihara.

Daniel mengatakan, pemerintah daerah dituntut melakukan transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dalam hasil pemeriksaan BPK.

Ia mengapresiasi hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat menunjukan hasil yang optimal.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved