DPD PKS Kabupaten Bogor Turun ke Jalan Tolak Kenaikan BBM, Desak Pemerintah Lakukan Ini

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor turun ke jalan untuk menggelar unjuk rasa.

Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani
DPD PKS Kabupaten Bogor turun ke jalan menolak kenaikan BBM bersubsidi, Taman Perubahan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor (10/9/2022) 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOJONGGEDE - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Kabupaten Bogor turun ke jalan untuk menggelar unjuk rasa.

Aksi ini ditujukan sebagai salah satu bentuk penolakan naiknya harga bahan bakar minyak ( BBM) bersubsidi.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Baihaqi Tabrani yang turut serta dalam aksi ini  mengatkan, dengan tegas PKS menolak kebijakan pemerintah pusat yang sangat membebani masyarakat.

Dirinya menggelar aksi bersama puluhan kader PKS DPC Bojonggede, tepatnya di Taman Perubahan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Sabtu (10/9/2022).

"Menyatakan keprihatinan atas naiknya BBM, baru aja saya testimoni ke angkot, dia penghasilannya setelah pasca pandemi, sebelum bbm naik minimal Rp 100 ribu sampe Rp 150 ribu perhari, begitu BBM naik, dia bilang Rp 50 ribu aja udah bagus," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com.

Menurutnya, pemerintah harus segera membatalkan naiknya harga BBM, hal tersebut berdasarkan harga bahan pokok yang mulai ikut merangkak naik.

"Ini kan jadi kasian buat masyarakat, kalau fakta di lapangan, memang barang-barang mulai merangkak naik, ada sebagian komoditi pabrikan memang turun, tapi komoditi agro yang sifatnya pertanian itu naik, akibat biaya transportasi meningkat," katanya.

Selain itu, yang melatar belakangi PKS dengan tegas menolak naiknya harga BBM adalah di tengah negara menyatakan surplus mencapai Rp 500 Triliun, PKS meminta 10 persen digunakan untuk mensubsidi masyarakat.

Namum aspirasinya tak direspon dengan baik oleh pemerintah.

"Ketika diwacanakan BBM mau naik, fraksi PKS di pusat itu sudah menyampaikan 10 persen pakai buat subsidi, supaya tahun ini tidak ada kenaikan, biar masyarakat bernafas dulu karena baru pulih dari pandemi, Rp 450 Triliun silahkan untuk negara, tapi tidak, itu yang membuat kita berfikir kok pemerintah enggak mau tekor banget," katanya.

Kemudian, di tengah ekonomi yang belum pulih usai dihantam pandemi selama hampir tiga tahun, pihaknya sangat menyanyangkan pemerintah pusat yang ngotot ingin melanjutkan pembangunan berskala besar.

Menurutnya, pemerintah pusat sangat berani dalam mengambil keputusan menarik subsidi BBM namun ingin melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat.

"Perlu diketahui, kereta cepat yang semula dari swasta, sekarang dari APBN, itu kan yang menjadi beban negara, IKN juga engga penting-penting banget, negara kita udah bagus," tegasnya.

Tak hanya itu, dirinya pun menyinggung solusi yang diberikan oleh pemerintah yakni memberi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Dirinya menilai, dalam penyalurannya tidak merata, lantaran tidak semua masyarakat terdampak akan mendapatkan bantuan tersebut.

"BLT konsepnya Program Keluarga Harapan (PKH), PKH datengnya di Dinsos, sopir angkot emang semua ada di PKH? BLT tidak berpihak kepada orang terdampak," tandasnya.

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved