Saling Lempar, Jalan Lingkar Pasar Leuwiliang Dibiarkan Rusak Bertahun-tahun

Pasalnya, pihak Pasar Leuwiliang mengatakan jalan tersebut bukanlah termasuk aset pasar, melainkan aset Desa Leuwiliang.

Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani
Jalan Lingkar Pasar Leuwiliang dibiarkan rusak bertahun-tahun (8/9/2022) 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, LEUWILIANG - Jalan Lingkar Pasar Leuwiliang, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang mengalami kerusakan seolah tak bertuan.

Pasalnya, pihak Pasar Leuwiliang mengatakan jalan tersebut bukanlah termasuk aset pasar, melainkan aset Desa Leuwiliang.

Di samping itu, Kepala Desa Leuwiliang, Iman Nuraiman, juga membatah jalan tersebut masuk ke dalam aset desa.

Padahal, jalan yang berada di belakang Pasar Leuwiliang ini diharapkan mampu mengurai kemacetan dari kendaraan yang keluar maupun masuk di pintu utama.

Iman Nuraiman mengatakan, status jalan yang saat ini mengalami kerusakan ialah berstatus quo, atau masih mengambang.

"Jadi untuk status jalan desa sampai saat ini kami belum bisa mengatakan iya. Karena, harus beberapa langkah yang beberapa bulan ke belangan kami harus mendata para pemilik pertokoan di sana," ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

Dirinya pun mengakui bahwa kerusakan jalan tersebut cukup riskan membahayakan siapa pun dari pertalan bebatuan yang dilindas oleh kendaraan.

Dikonfirmasi terpisah, pengamat pada UPT jalan Leuwiliang, Dedih, mengaku pernah melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait, namun hingga saat ini belum menemukan titik terang.

"Waktu tahun lalu penah kumpul, bahwa dari sebagian kan mengatakan masuk ke aset Pasar, pihak pasar juga menolak secara langsung sih engga, dia minta waktu 10 hari mau menelusuri status tanah tersebut, tapi belum muncul juga," katanya.

Lebih lanjut, Dedih menuturkan, jika ingin dilakukan perbaikan oleh DPUPR, harus ada surat pernyataan dari pihak pasar dan pihak desa terkait jalan yang sudah rusak bertahun-tahun itu.

"Kita bicara kalau misal kewenanga pelaksanaan, menyangkut ke anggaran, kalau toh itu belum masuk ke inventaris jalan PUPR kan bingung, kami pun engga bisa mengajukan," kata Dedih.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved