Rapat Paripurna Tuntas, Tiga Perda Kabupaten Bogor Ditetapkan, Ini Daftarnya

Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Bogor ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Yudistira Wanne
TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani
Plt Bupati Bogor saat menyampaikan gambaran umum Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Tiga Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) Kabupaten Bogor ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (14/9/2022).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dan dihadiri Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan beserta jajaran.

Tiga Raperda yang ditetapkan ini antara lain tentang penanggulangan penyakit menular, tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bogor tahun 2022-2052, serta tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Kejadian penyakit menular selalu ada di Kabupaten Bogor. Mobilitas penduduk, perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit dan penyakit penyerta, termasuk yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa," kata Iwan Setiawan.

Kemudian dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka Perda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bogor tahun 2022-2052 diperlukan.

"Guna mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat di Kabupaten Bogor," kata Iwan Setiawan.

Adapun Perda pengelolaan keuangan daerah dibentuk sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Sehingga Perda sebelumnya Nomor 8 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditinjau kembali untuk menata sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Selain penetapan bersama tiga Raperda tersebut, rapat paripurna juga membahas agenda lainnya yakni penyampaian 3 Raperda dan 1 ruislag.

Antara lain Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 dan ruislag permohonan persetujuan tukar menukar tanah milik Pemkab Bogor dengan tanah PT. Cipta Graha Nata Kencana.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved