Info BPJS Kesehatan

Tingkatkan Validitas Data Peserta JKN Kabupaten Bogor, BPJS Kesehatan Gandeng Disdukcapil

BPJS Kesehatan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor untuk optimalkan program JKN.

istimewa/Jamkesnews
BPJS Kesehatan membangun sinergi dengan Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk menyelenggarakan program JKN-KIS yang optimal. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- BPJS kesehatan terus membangun sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan program JKN-KIS yang optimal.

Sinergi yang dibangun BPJS Kesehatan adalah menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor.

Disdukcapil Kabupaten Bogor berkomitmen melakukan padataan data demi meningkatkan validitas data masyarakat Kabupaten Bogor.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Bambang Setiawan saat pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cabang Cibinong beberapa waktu lalu.

“Disdukcapil Kabupaten Bogor akan mendukung dan melaksanakan tugas fungsi sesuai kewenangan demi optimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN). Perlu dilakukan padanan data secara berkala karena ini menyangkut hak masyarakat. Mengingat saat dilakukan sampel dan dilakukan verifikasi data beberapa masyarakat yang sudah tidak ada di Kabupaten Bogor masih mendapatkan hak jaminan kesehatan dan iuran dibayarkan pemerintah daerah dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ujar Bambang Setiawan.

Memahami bukan hanya tugas BPJS Kesehatan dan perlu adanya sinergi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, Bambang Setiawan mengapresiasi langkah awal upaya BPJS Kesehatan Cabang Cibinong dalam tingkatkan validitas data peserta JKN.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Ondrio Nas juga menyampaikan koordinasi lintas sektoral seperti yang dilakukan dengan Disdukcapil Kabupaten Bogor penting dilakukan, mengingat Program JKN ini merupakan program strategis nasional negara.

“Sinergi antara BPJS Kesehatan Cabang Cibinong dan Disdukcapil Kabupaten Bogor melakukan optimalisasi jaminan kesehatan yang menyeluruh dan efektif bagi penduduk Indonesia khususnya Kabupaten Bogor. Peserta yang masuk dalam segmen PBI pun apabila datanya tidak valid maka akan bermasalah di kemudian hari. Maka yang perlu dilakukan bersama dengan Disdukcapil dan Dinas Sosial adalah monitoring bersama memastikan bagaimana data tersebut harus valid dan akurat,” ujarnya.

Guna mencapai kesepemahaman yang sama, Bambang Setiawan menambahkan, pada dasarnya Disdukcapil Kabupaten Bogor siap bersinergi dan mendukung BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan publik yang erat dengan kebutuhan data kependudukan.

Saat ini, peserta JKN cukup hanya dengan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah bisa mengakses layanan kesehatan maka diperlukan monitoring bersama bagaimana data tersebut valid dan akurat.

Salah satu upaya peningkatan validitas data secara berkala dan melakukan sinergi demi memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved