Info BPJS Kesehatan

Penuhi Kuota PBI, BPJS Kesehatan dan Disdukcapil Kabupaten Bogor Validasi Data Warga Penerima JKN

BPJS Kesehatan Cabang Cibinong bersama Pemerintah Daerah bersinergi memberikan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional

istimewa/Jamkesnews
Pemutakhiran data dilakukan oleh BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bogor dan sesuai data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor yang telah melalui proses validasi. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Luas Kabupaten Bogor mengelilingi wilayah administrasi Kota Bogor dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat.

Memiliki penduduk sebanyak 5.327.131 jiwa di Kabupaten Bogor yang tersebar di 39 kecamatan dengan latar belakang dan taraf kesejahteraan yang berbeda membuat BPJS Kesehatan Cabang Cibinong bersama Pemerintah Daerah bersinergi memberikan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.

“Pemerintah Pusat sudah memberikan kuota dengan anggaran yang tersedia agar masyarakat didaftarkan menjadi peserta JKN. Jangan sampai kesempatan yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Bogor tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga ada selisih data yang diajukan dan kuota yang tersedia untuk didaftaran sebagai peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) JK yang iurannya menjadi tanggungan pemerintah,” ujar Ondrio Nas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, belum lama ini.

Pemutakhiran data dilakukan oleh BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bogor dan sesuai data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor yang telah melalui proses validasi.

Memaksimalkan potensi pendaftaran peserta termasuk salah satu upaya mengejar Universal Health Coverage (UHC) untuk masyarakat Kabupaten Bogor.

Melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi, BPJS Kesehatan Cabang Cibinong memastikan paling tidak 95 persen penduduk Kabupaten Bogor memiliki perlindungan JKN.

“Dinas Sosial Kabupaten Bogor telah berupaya melakukan validasi lapang, data terbaru yang didapatkan dari RT dan RW melalui desa untuk mendapatkan data tervalidasi. Langkah-langkah upaya validitas data bersama instansi lainnya terus dilakukan agar terpenuhinya kuota PBI JK. Mengingat hal ini merupakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan bagi setiap penduduk Kabupaten Bogor,” ujar Dian Mulyadiansyah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Menurutnya dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 sudah seharusnya terjalin sinergi yang baik dari setiap lini sesuai fungsinya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN.

Seperti upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bogor, berdasarkan data terakhir di Kabupaten Bogor masih terdapat 838.575 jiwa yang belum memiliki perlindungan jaminan kesehatan.

Angka tersebut menjadi acuan dan fokus bersama BPJS Kesehatan didukung Pemerintah Daerah dan jajarannya sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan jaminan untuk masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved