Info DPRD Kota Bogor
Gelar Reses, DPRD Kota Bogor Serap Aspirasi Warga Pasca Kenaikan BBM, Blusukan hingga Ngaliwet
DPRD Kota Bogor masing-masing Dapil melakukan reses selama tiga hari, mulai dari 12 September sampai 14 September.
lihat foto
Sedangkan untuk aspirasi dari warga yang berhasil diserap oleh JM diantaranya adalah warga
yang mengeluhkan tidak memiliki pemakaman umum di wilayah Bogor Timur dan tunggakan
BPJS Kesehatan.
Terkait makam, JM mengaku akan menindaklanjutinya dengan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota Bogor.
“Untuk tanah wakaf makam akan saya tindaklanjuti lagi dengan berkomunikasi dengan Pemkot
Bogor untuk bisa menyediakan anggaran pengadaan lahannya,” tutup JM.
Dari Dapil Bogor Selatan, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata
melaksanakan reses dengan cara yang berbeda, dimana ia menyerap aspirasi warga sekaligus
makan bersama warga atau sering disebut ngaliwet.
Ia pun mengakui banyak menerima aspirasi warga, dimana salah satunya adalah saluaran pembuangan limbah milik Perumda Tirta Pakuan yang sering meluap saat hujan yang berlokasi di Kelurahan Cipaku.
“Tentu hal ini akan saya sampaikan ke jajaran direksi Perumda Tirta Pakuan agar bisa diatasi dan
warga tidak lagi terdampak,” ujar prira yang akrab disapa Kang DID ini.
Lebih lanjut, di Kelurahan Empang, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan,
meminta agar dibangunkan posyandu dan gedung serbaguna, pembangunan turab yang
terdampak longsor, perbaikan jalan setapak dan warga yang mengadu tidak pernah menerima
bantuan.
“Seluruh aspirasi akan kami tampung dan tindaklanjuti secepatnya. Terutama warga yang tidak
pernah menerima bantuan dan pembangunan turab akibar longsor,” jelas Kang DID.
Dari Dapil yang sama, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy mengakui banyak
menerima aduan perihal penanganan pasca bencana dan meminta agar warga bisa mendapatkan
mitigasi bencana.
Rusli memberikan contoh, di Kelurahan Cipaku dan Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor
Selatan, ada tebing-tebing yang rawan longsor dan perlu adanya intervensi dari pemerintah Kota
Bogor.
“Daerah rawan bencana ini akan menjadi fokus pengawasan kami agar bisa segera ditangani baik
melalui APBD Perubahan 2022 atau APBD 2023 nanti,” pungkasnya.
Selain reses yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Kota Bogor, seluruh anggota juga melakukan
reses di dapilnya masing-masing.
Nampak reses dilakukan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar.(*)
