Komnas HAM - Perempuan Sebut Putri Candrawathi Jadi Korban Pelecehan, Deolipa Yumara Ajukan Gugatan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Mantan kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara kembali muncul dengan pernyataan menghebohkan.

Deolipa Yumara dikabarkan bakal menggugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur.

Gugatan itu dilayangkan Deolipa Yumara karena kedua lembaga itu menyebut ada dugaan pelecehan seksual yang dialami istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

"Besok saya akan menggugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam gugatan perdata, berupa gugatan perbuatan melawan hukum di PTUN," kata Deolipa kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Deolipa menilai, Komnas HAM dan Komnas Perempuan tidak memiliki wewenang mengeluarkan pernyataan soal temuan itu.

"Mereka menyampaikan dalam dugaannya Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi."

"Ini harus digugat, karena bukan porsi mereka menyampaikan ini."

Baca juga: Soroti Kasus Brigadir J, Deolipa Yumara Bakal Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Apa Alasannya?

"Ini adalah porsinya pengacara atau penegak hukum lain, yaitu kepolisan dalam hal ini Bareskrim, karena mereka bukan lembaga pro justisia."

"Enggak usah ngatur-ngatur atau memperkeruh suasana seloah-olah ini menjadi suatu petunjuk, ini yang berbahaya," tuturnya.

Deolipa menyebut temuan kedua lembaga itu nantinya akan dipakai oleh pengacara Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo, untuk menjadi bukti pembelaan.

"Kenapa saya sampaikan ini? Karena kemarin saya dapat kabar saat Febri ( Diansyah) menjadi pengacara Putri, mereka sempat mengatakan akan memakai dokumennya Komnas HAM dan Perempuan sebagai bagian daripada barang bukti atau petunjuk di persidangan."

"Nah, ini saya enggak mau," bebernya.

Sebelum melayangkan gugatan, Deolipa mengeklaim sudah memberikan tenggat waktu kepada kedua lembaga tersebut untuk memberikan klarifikasi.

Namun hingga Minggu (2/10/2022), Deolipa menyebut belum ada respons dari kedua lembaga itun.

Baca juga: Ngaku Orang Paling Kaya Sedunia, Deolipa Yumara Beberkan Fakta Mengejutkan, Tuai Sorotan Netizen

"Kenapa saya mendaftarkan? Karena beberapa minggu kemarin saya sudah mengajukan surat permintaan klarifikasi atau penarikan pernyataan dari Komnas HAM dan Perempuan."

"Ternyata mereka tidak merespons. Jadi ya sudah, besok kami gugat di PTUN," beber Deolipa.

ISI Lengkap Rekomendasi Komnas HAM, Minta Polisi Periksa Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Putri

Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi kepada Polri, setelah melakukan pemantauan dan penyelidikan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Salah satu rekomendasi Komnas HAM kepada Polri, adalah menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi di Magelang, Jawa Tengah.

Dikutip dari laman komnasham.go.id, berikut ini isi lengkap rekomandasi Komnas HAM:

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari temuan dan analisis fakta peristiwa terkait peristiwa
pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi Kepada Kepolisian
Republik Indonesia sebagai Institusi Negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum di
Indonesia sebagai berikut:

a. Meminta kepada Penyidik untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM
RI dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan imparsial,
bebas intervensi, transparan serta akuntabel berbasis scientific investigation;

b. Menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap Sdri. PC di Magelang
dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanankerentanan khusus;

c. Memastikan penegakan hukumnya tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode
etik, tapi juga dugaan tindak pidana dan tidak hanya terhadap terduga pelakunya saja tapi
juga semua pihak yang terlibat baik dalam kapasitas membantu maupun turut serta;

d. Meminta kepada Inspektorat Khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik setiap
anggota kepolisian yang terlibat dan menjatuhkan sanksi kepada anggota kepolisian yang
terbukti melakukan Obstruction Of Justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa
kematian Brigadir J sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• Sanksi Pidana dan Pemecatan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti
bertanggung jawab, memerintahkan berdasarkan kewenangannya membuat skenario,
mengonsolidasikan personil kepolisian dan merusak serta menghilangkan barang bukti
terkait peristiwa kematian Brigadir J.

• Sanksi Etik Berat/Kelembagaan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti
berkontribusi dan mengetahui terjadinya obstruction of justice terkait peristiwa kematian
Brigadir J.

• Sanksi Etik Ringan/Kepribadian kepada semua anggota kepolisian yang menjalankan
perintah atasan tanpa mengetahui adanya substansi peristiwa dan/atau obstruction of
justice.

e. Menguatkan kelembagaan UPPA menjadi direktorat agar dapat menjadi lebih independen
dan profesional dalam penanganan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan,
termasuk kekerasan seksual.

f. Mengadopsi praktik baik dalam penanganan pelaporan kasus dugaan kekerasan seksual
terhadap Sdri. PC pada kasus lain perempuan berhadapan dengan hukum.

g. Meminta kepada Kapolri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Kepolisian Negara
Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan
perkara hukum yang melibatkan pejabat utama kepolisian serta membangun standar
pelibatan Lembaga pengawas eksternal kepolisian.

h. Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh anggota kepolisian negara Republik
Indonesia agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh pada ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas,
transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi azas keadilan dan sesuai dengan standar hak
asasi manusia sebagai upaya penjaminan peristiwa yang sama tidak berulang kembali.

(Wartakota)