Mengenal Sosok Marsma TNI Bastari, Perwira TNI AU yang Kini Dalami Ilmu Hukum Tata Negara

Perwira tinggi di TNI AU (Angkatan Udara) itu tak pernah berhenti mengenyam pendidikan ditengah karirnya yang gemilang.

Penulis: Damanhuri | Editor: Damanhuri
dok.pribadi
Marsma TNI Bastari 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- 'Haus Ilmu' mungkin itulah ungkapan menggambarkan sosok seorang Marsekal Pertama (Marsma) TNI Bastari.

Perwira tinggi di TNI AU (Angkatan Udara) itu tak pernah berhenti mengenyam pendidikan ditengah karirnya yang gemilang.

"Sekarang ini saya lagi skripsi Ilmu Hukum Tata Negara," kata Marsma TNI Bastari kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (6/10/2022).

Judul skirpsinya saat ini tentang 'Tinjauan Yuridis Ketatanegaraan Terhadap Penghapusan Utusan Golongan Di Lembaga MPR RI Tahun 2002'

Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berkedaulatan Rakyat.

Segala sesuatu persoalan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah.

"Oleh sebab itu founding fathers Republik Indonesia melembagakan Kedaulatan Rakyat tersebut dalam bentuk Lembaga Tertinggi Negara yang disebut MPR," ujarnya.

"Sehingga melalui Musyawarah MPR inilah kemudian rakyat memberikan Mandatnya kepada pimpinan Lembaga Eksekutif selaku pelaksana penyelenggaraan segala urusan berbangsa dan bernegara," tambahnya.

Ia menuturkan, pada kurun waktu 1999-2002 UUD 1945 telah dirubah sebanyak 4 kali dengan hal yang paling pokok adalah menghilangkan kedudukan MPR sebagai Lembaga Teringgi Negara.

Tak hanya itu, hal lainnya dalam peristiwa konstitusional tersebut yakni dihapusnya Utusan Golongan dari unsur pembentuk kelembagaan MPR, menyisakan DPR dan DPD yang semula berasal dari Utusan Daerah.

"DPR  saat ini terdiri dari hanya unsur partai politik saja. Dalam sejarahnya keanggotaan MPR mulai dari zaman Orde Lama dan Orde baru Utusan Golongan selalu memiliki porsi kursi di MPR, termasuk perwakilan TNI/ABRI yang memiliki tugas pokok menegakkankedaulatan, menjaga keutuhan wilayah negara, dan membela keselamatan bangsa," tuturnya.

Marsekal TNI Bastari melanjutkan, sejak amandemen UUD 1945 pada Tahun 2002 tidak ada lagi utusan Golongan maupun Utusan TNI di MPR.

"Sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia semasa penjahahan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara dari kaum penjajah dimana ada rakyat disitu ada Tentara, disitulah letak Center of Gravity bangsa Indonesia. Baik dlm kehidupan sehari hari maupun dalam merumuskan arah perjuangan bangsa demi masa depan yang gemilang," kata pria yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pembinaan Mental dan Ideologi TNI AU ( Kadisbintalidau ) .

Ia melanjutkan, utusan golongan terdiri dari berbagai macam profesi termasuk tentara memiliki hak konstitusional dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

"Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan menjadi salah satu pendorong kita semua untuk kembali merenungkan sejarah perjuangan bangsa kita agar kemakmuran,  kecerdasan  dan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia dapat segera tercapai dan dipertahankan dalam usia NKRI yang sudah menginjak 77 tahun," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved