IJTI Korda Bogor Raya Kecam Oknum Anggota Polisi yang Mengintimidasi Jurnalis Metro TV

Intimidsi oleh oknum anggota polisi Polda Jawa Barat  kepada Sopian Sidik terjadi saat terjadi pada Jumat, 25 November 2022.

Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
ILUSTRASI - IJTI Korda Bogor Raya Kecam Oknum Anggota Polisi yang Mengintimidasi Jurnalis Metro TV 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Aksi intimidasi kepada jurnalis televisi Kembali terjadi. Intimidasi menimpa jurnalis Metro TV Sopian Sidik.

Intimidsi oleh oknum anggota polisi Polda Jawa Barat  kepada Sopian Sidik terjadi saat terjadi pada Jumat, 25 November 2022.

Ketua IJTI Korda Bogor Raya, Niko Zulfikar dalam keterangannya menjelaskan, saat itu Sopian tengah melakukan peliputan penangkapan pelaku pencurian dan kekerasan di Kecamatan Jonggol, Kab. Bogor, Jawa Barat. 

"Sopian yang berada di lokasi melihat ada penangkapan diduga pelaku pencurian dan kekerasan oleh aparat kepolisian. Usai mengambil gambar, Sopian didatangi anggota polisi dan kemudian merampas handphone yang digunakan untuk merekam penangkapan," kata Niko, Minggu (27/11/2022).

Tak hanya itu oknum polisi yang merampas alat peliputan juga berkata-kata kasar.

"Selang beberapa saat kemudian HP yang dirampas dikembalilan, namun visual liputan Sopian sudah dihapus," ujarnya.

Atas peristiwa intimidasi tersebut IJTI Korda Bogor Raya menyatakan sikap sebagai berikut : 

1. Mengutuk dan Mengecam segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan, oleh oknum Polisi Polda Jabar kepada Jurnalis Metro TV, Sopian Sidik, ketika bertugas di lokasi kejadian.

2. Meminta kepada Kapolda Jabar, untuk menindak tegas oknum polisi yang melakukan tindakan intimidasi dan kriminalisasi. Karena seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya, dilindungi oleh undang-undang sesuai pasal 8 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan Tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat  (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

3. Bagi siapapun yang menilai pemberitaan media massa tidak akurat atau ada kekeliruan dapat menempuh mekanisme yang diatur UU Pers, yaitu menyampaikan hak jawab atau pelaporan kepada Dewan Pers.

4. Karena Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 UU Pers).

Demikianlah pernyataan sikap yang dikeluarkan IJTI Korda Bogor Raya. Kita berharap agar pernyataan sikap ini, bisa menjadi atensi pimpinan kepolisian. Agar kedepannya kejadian serupa tidak terulang kembali. 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved