Banyak Warga Jadi Korban Bank Keliling, DPRD Kota Bogor Bakal Garap Raperda Pinjol

Tim Pantia Khusus (Pansus) kedalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif untuk nantinya dikeluarkan sebagai peraturan.

Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Damanhuri
Surya/Eben Haezer
Ilustrasi pinjaman online (Pinjol) 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Masukan masyarakat terkait dampak pinjol, rentenir, dan bank keliling di Kota Bogor sangat dinanti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Masukan masyarakat terkait hal itu, nantinya akan dikumpulkan oleh  Tim Pantia Khusus (Pansus) kedalam Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) inisiatif untuk nantinya dikeluarkan sebagai peraturan.

Pimpinan Pansus Raperda Pinjol, Angga Alan Surawijaya mengatakan, masukan dari masyarakat ini akan ditindaklanjuti dengan memastikan peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tupoksi dinas yang menjadi penyelenggara Perda.

"Tentunya akan kita tindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki Pemkot Bogor, dan juga mudah-mudahan masukan ini akan kita bahas di rapat selanjutnya bersama Pemkot Bogor," kata Pimpinan Pansus Raperda Pinjol, Angga Alan Surawijaya.

Angga melanjutkan, Raperda yang disesuaikan dengan masukan masyarakat ini, akan diseleraskan dengan peraturan yang ada ditingkat pusat.

Penyelerasan itu, akan membuat batasan jelas antara wewenang pusat dengan daerah dalam hal pencegahan dan penanggulangan dampak dari Pinjol.

"Masalahnya sekarang ini belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur permasalahan  pinjol, bank keliling dan sebagainya, tetapi kita berupaya untuk mencari celah hukum yang sekiranya secara aturan tidak bertentangan dengan pusat," jelasnya.

Berdasarkan hasil survey yang ada, para pengguna pinjol di Indonesia, didominasi oleh guru, ibu rumah tangga dan mahasiswa.

Sehingga, menurut Angga, akan ada penekanan didalam Raperda yang menuntut Pemkot Bogor untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa menahan diri agar tidak terlibat dengan pinjol.

"Nanti dalam pinjol ini kita akan menekankan pada upaya penguatan Pemkot Bogor untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, pertama berkaitan dengan menahan diri untuk meminjam. Lalu selektif dalam memilih penyedia pinjaman dan mendorong agar lembaga pinjaman ilegal bisa ditertibkan," tambahnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, menilai Raperda ini sangat baik lantaran dapat melindungi masyarakat. Mengingat beberapa waktu lalu ratusan mahasiswa IPB University juga menjadi korban penipuan bermodus pinjol.

Oleh karena itu, kata Syarifah, ke depan Pemkot Bogor bersama DPRD Kota Bogor akan memasyarakatkan Perda ini.

Menurutnya, Perda ini harus memiliki tatanan implementatif yang masih harus dibahas bersama selanjutnya.

"Dan juga mungkin harus lintas sektoral. Artinya dengan kepolisiannya juga, bagaimana kalau terjadi ini, pandangannya seperti apa? Kemudian dengan pihak perguruan tinggi, dan berbagai kalangan," kata Syarifah saat dijumpai TribunnewsBogor.com.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved