UMK Bogor 2023

Apindo Keberatan UMK Kota Bogor 2023 Dinaikkan 7,14 Persen, Ini Alasannya

Persentase itu membuat UMK Kota Bogor menjadi Rp 4.639.429,39 yang tadinya berada di angka Rp. 4.330.249,57. Jika dihitung, kenaikan itu secara

SHUTTERSTOCK via kompas.com
UMP Jabar 2023 akan menjadi acuan untuk menetapkan UMK Bogor 2023. Lantas, kapan besaran UMP Jabar 2023 dan UMK Bogor 2023 diumumkan? 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Kota Bogor buka suara terkait rekomendasi Pemkot Bogor yang akan menaikan Upah Mininum Kota Bogor sebesar 7,14 persen.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Apindo Kota Bogor Sukoco mengaku keberatan dengan rekomendasi 7,14 persen tersebut.

Seperti yang diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merekomendasikan Upah Minimum Kota ( UMK) Kota Bogor naik menjadi 7,14 persen.

Persentase itu membuat UMK Bogor 2023 menjadi Rp 4.639.429,39 yang tadinya berada di angka Rp. 4.330.249,57.

Jika dihitung, kenaikan itu secara rinci berkisar diangka Rp 309.179,82 rupiah.

Baca juga: Besaran UMK Bogor 2023, Kota Bogor Diusulkan Naik 7,14 Persen Jadi Rp 4,6 Juta

Kenaikan Upah Minimun saat ini mengacu kepada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 disebutkan,  perhitungannya, mengacu besaran Infalsi Year Of Year (yoy) September 2021 terhadap September 2022 sebesar 6,12 persen dan ada faktor alfa yakni kontribusi buruh dalam industri, investasi pengusaha, harga bahan baku, dan lain - lain.

Besarannya, saat ini sesuai Pemenaker ditetapkan 0,1- 0,3.

"Ya kami keberatan dengan penerapan Permenaker itu. Kita masih bertahan dii PP 36 Tahun 2021," kata Sukoco saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: UMK Bogor 2023 Diusulkan Naik 10 Persen Jadi Rp 5, 01 Juta, Naik Hampir Rp 800 Ribu-an

Dalam PP Nomor 36, sambung Sukoco, pihaknya masih bisa realistis dengan skala kenaikan upah.

Sukoco menjelaskan, persentase yang saat ini menggunakan rumus formula karena hadirnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, terlalu memberatkan kepada pihak pengusaha.

Sukoco menggambarkan, sikap keberatan itu dilihat dar kondisi saat ini, terutama padat karya yang sedang dihadapkan dengan tantangan resesi global.

Baca juga: UMK 2023, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan Rekomendasikan Kenaikan Hingga 10 Persen

"Karena kondisi kita ya terutama yang padat karya sangat berkurang sekali orderannya tahun ini dengan kondisi ekonomi global. Sehingga keberatan sekali kalau misalnya kenaikannya sampai 7. Jangan kan 7, naik 4 persen aja sudah berat," jelasnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved