Ridwan Kamil & Bima Arya Diskusi dengan Berbagai Organisasi dan Tokoh di Kota Bogor

Dalam diskusi itu, ada berbagai isu yang ditanyakan oleh para ormas dan tokoh pemuda terkait kondisi dan situasi dan pelaksanaan program

Editor: Mohamad Rizki
Istimewa/Pemkot Bogor
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Bogor, Organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Kamis (19/1/2023). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Bogor, Organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Kamis (19/1/2023).

Silaturahmi yang juga diisi oleh kegiatan diskusi dan berdialog tersebut, dimoderatori oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol) Jawa Barat, Raden Iip Hidayat.

Dalam diskusi itu, ada berbagai isu yang ditanyakan oleh para ormas dan tokoh pemuda terkait kondisi dan situasi dan pelaksanaan program kebijakan di Jawa Barat.

Beberapa hal yang ditanyakan diantaranya adalah terkait penguatan pancasila untuk menangkal radikalisme, proses pemekaran wilayah atau Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yang dinanti oleh masyarakat, program pengembangan pemuda.

Mengenai penguatan Pancasila kata Ridwan Kamil, Pancasila memiliki dasar yang sangat kokoh.

Di Jawa Barat lanjut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, merupakan provinsi pertama di Indonesia yang membentengi masyarakat dengan kurikulum anti radikalisme.

"Disinilah, yang bapak khawatirkan saya perkuat, saya kasih anggaran juga dan basisnya di sekolah, karena mereka yang akan menjadi generasi baru, pemimpin baru yang akan mengurusi masyarakat," katanya.

Selain itu kata Emil program lainnya, adalah kurikulum anti korupsi, kurikulum pendidikan karakter, Jabar Masagi dan sebagainya.

Dari survei yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, Jawa Barat bukanlah provinsi intoleran, karena dari data survei 91 persen masyarakat setuju hidup berdampingan dan mayoritas mencintai keberagaman, 84,8 persen tidak menolak penyelenggaraan agama di lingkungan mereka.

Mengenai pemekaran wilayah ada berbagai tahapan dan persiapan yang harus dilalui dan disiapkan agar wilayah yang dimekarkan bisa berkembang dan maju.

Persetujuan pemekaran kata Ridwan Kamil bukanlah kewenangan pemerintah provinsi. Sebab, pemerintah pusat hingga saat ini masih moratorium pemekaran daerah.

"Karena saya bukan pemilik, saya hanya ditakdirkan dipilih rakyat untuk mengurus di lima tahun di Jawa Barat. Mencoba menjadi seadil-adilnya pemimpin, makanya di Bogor saya kasih kasih sayang banyak, rumah sakit, alun-alun creative center, situ gede ada pelebaran ruas jalan," ujarnya.

Idealnya, Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa memiliki 40 hingga 50 daerah kabupaten/kota dan sekitar 8.000an desa/kelurahan, namun saat ini Jawa Barat hanya memiliki 27 daerah kabupaten/kota dan sekitar 5.300-an desa/kelurahan.

Menjawab pertanyaan masyarakat mengenai realisasi pemekaran wilayah, Ridwan Kamil menjelaskan ditingkat Provinsi Jawa Barat sudah ada sekitar 9-10 wilayah yang lolos diajukan pemekaran.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR
© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved