Bogor Istimewa
Kabupaten Bogor Istimewa Dan Gemilang

Gelar Rapat Dengar Bersama Kepsek SMP Negeri se-Kabupaten Bogor, DPRD: Kami Ingin Dengar Langsung

Dalam rapat tersebut, ia menjelaskan ada beberapa pembahasan diantaranya persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB), peningkatan mutu, tentang

Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Reynaldi Andrian Pamungkas
Istimewa/DPRD Kabupaten Bogor
Rapat dengar Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor bersama kepala SMP Negeri se-Kabupaten Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat dengar bersama seluruh kepala sekolah tingkat SMP negeri yang ada di Kabupaten Bogor, Rabu (1/3/2023).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi menjelaskan, tujuan digelarnya rapat dengar tersebut untuk mengetahui kendala maupun masukan dari para kepala sekolah.

Dalam rapat tersebut, ia menjelaskan ada beberapa pembahasan diantaranya persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), peningkatan mutu, tentang tenaga pengajar hingga sarana dan prasarana pendidikan.

"Kami dari DPRD ingin mendengar langsung dari kepala sekolah seputar pendidikan, tenaga pengajar, sarana prasarana, peningkatan mutu, persiapan PPDV, jangan sampai tidak sesuai," ujarnya saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com, Rabu (1/3/2023).

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan mengingat dari permasalahan yang ada perlu tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Masih kata dia, yang menjadi persoalan di sektor pendidikan ialah hanyaknya tenaga pendidik yang akan pensiun.

Kemudian sarana dan prasarana yang belum memadai.

"Harus segera diperhatikan dan agar segera ditindak lanjuti, ini baru SMP belum yang SD," katanya.

Lebih lanjut ia menerangkan, hasil dari rapat tersebut bakal menjadi catatannya dan akan diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

"Artinya harus sudah merumuskan menjadi suatu rekomendasi kepada Disdik lalu kepada pemerintah daerah, bahwa dalam pendidikan untuk segera memaksimalkan dalam hal infrastruktur," katanya.

"Kedua, tenaga pendidikan ini kan banyak yang pensiun, mintalah kepada pemerintah pusat untuk segera dibuka CPNS ataupun PPK maksimalkan untuk kekurangan guru-guru ini. Problemnya harus segera dipikirkan oleh pemerintah daerah," tandasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved