Soal Nasib Keluarga Longsor Gang Barjo Bogor, Disperumkim Irit Bicara, Kadis: Masih Pembahasan

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor Juniarti Estiningsih masih irit bicara soal kejelasan nasib status lahan keluarga longsor Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Kata Esti, pihak Disperumkim Kota Bogor masih terus melakukan pembahasan pembicaraan.

"Kita belum bicara banyak soal Barjo. Kita sedang pembicaraan pembahasan," kata Esti kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (9/3/2023).

Esti menjelaskan, pihaknya saat ini fokus membicarakan solusi terkait hal tersebut.

Saat ini, sambung Esti, sedang melakukan pembahasan melalui mekanisme land banking.

"Mungkin nanti ada solusi melalui mekanisme land banking. Intinya disitu areal terbuka hijau," jelas Esti.

Baca juga: Keluarga Longsor Gang Barjo Bogor Masih Diselimuti Duka, Curhat Kondisi Fisik Hingga Rawat Jalan

Solusi land banking ini nantinya memungkinkan Pemkot Bogor untuk melakukan pembebasan lahan dengan membeli lahan tersebut.

Termasuk pemetaan ada berapa lahan yang ada di areal tersebut.

"Iya itu pembebasan. Kita sedang membuat Feasibility Study (FS) terkait pembelian land banking pembelian lahan tersebut," ungkap Esti.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permumiman pada Disperumkim Muhammad Hutri menjelaskan, bahwa penanganan di areal tersebut bukan lagi melakukan rehabilitasi.

Melalinkan mengembalikan fungsi areal tersebut menjadi areal terbuka hijau.

"Kedepan, bukan lagi melakukan rehabilisasi rumah di sana, tetapi bagaimana mengembalikan atau menjaga kawasan disitu bukan ke arah hunian," kata Hutri.

Baca juga: Sudah 5 Bulan Berlalu, Korban Longsor Gang Barjo Bogor Masih Berduka

Alhasil pihak Disperumkim, sambung Hutri, berdasarkan data, di areal tersebut ada empat rumah yang masuknya ke land banking.

"Data yang kami terima dari Kelurahan Kebonkalapa itu, 72 rumah terdampak dan empat rumah rusak berat. Empat rusak yang masuk land banking, yang saat ini sudah hancur," jelas Hutri.

Hutri pun memastikan, beberapa progres terus dilakukan terkait status tersebut.

"Karena memang proses land banking, perencanaan harus berbasis anggaran, rencananya tahun ini di anggaran perubahan jika disetujui, kita akan coba lakukan penelitian tanah dan FS. Mudah-mudahan dalam RKPD 2024, masuk menjadi land banking pembelian tanah," tandasnya.(*)