Kecewa dengan Keputusan DPR, Instagram BEM UI Unggah Video 'Puan Bertubuh Tikus'

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI menjadi sorotan publik.

Publik menyorot langkah BEM UI mengunggah video yang memuat wajah Ketua DPR RI, Puan Maharani dengan tubuh seperti tikus mendapat sorotan dari netizen.

Video Puan Maharani dengan tubuh menjadi seperti tikus diunggah BEM UI lewat akun Instagram resminya, @bemui_official pada Rabu (22/3/2023).

Selain itu, video tersebut juga memperlihatkan hancurnya gedung DPR RI usai mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).

Dalam caption unggahan itu, pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dianggap sebagai bentuk DPR yang tidak memihak pada rakyat sehingga diibaratkan seperti tikus dengan watak licik.

"Bagaikan tikus dengan watak licik yang selalu menggerogoti masyarakat sipil, semakin terlihat bahwa DPR benar-benar tidak memihak pada rakyat."

"Sudah tidak ada alsan lagi untuk kita percaya kepada wakil kita. Saatnya untuk melawan," tulis BEM UI dalam caption tersebut.

Baca juga: Belum Tentukan Calon Presidennya, PDIP Sebut Akan Ada Kejutan Dari Puan Maharani

Tak sampai di situ, BEM UI pun mengubah akronim DPR menjadi Dewan Perampok Rakyat.

Netizen yang melihat unggahan tersebut pun memberikan respon. Rata-rata mereka memberikan respon positif dengan mendukung apa yang dilakukan tersebut.

"Naikin gaji editor," tulis pemilik akun abdillah****.

Tidak hanya itu ada juga netizen lain yang mengungkapkan editor yang membuat video tersebut sangat berani sehingga perlu waspada dengan sekelilingnya.

"Ini Editornya bukan sembarang editor. tetap pantau gerobak Bakso dan Avanza Hitam dekat kost yah," tulis akun ir.hmml****.

Baca juga: Puan Maharani Tanggapi Soal Tanam Padi Maju: Saya Ngikutin Apa yang Sudah Dilakukan Ibu-ibu Petani

Di sisi lain, Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang mengungkapkan unggahan tersebut adalah puncak kemarahan terhadap DPR usai mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU.

Sehingga, menurutnya, DPR tidak dapat dianggap lagi sebagai wakil rakyat.

Melki juga menganggap pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU adalah salah satu bentuk produk hukum inkonstitusional.