Soroti Honor RT/RW Hingga Kades Belum Dibayarkan Pemkab Bogor, Wakil Ketua DPRD: Ini Soal Perut

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi menanggapi soal Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang belum bisa dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Akibatnya, honor seluruh perangkat desa, hungga ketua RT dan RW mejadi terlamat selama tiga bulan sejak awal tahun 2023.

Menurutnya, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor harus mempersiapkan perencanaan dengan matang terkait hal tersebut.

"Apalagi terkait isi perut, Kepala Desa kasian, apapun ceritanya, Kabupaten Bogot kan bukan yang baru kemarin lahir, apapun ceritanya dan itu udah menjadi hal yang biasa, pergeseran anggaran sudah terbiasa, bukan pertama ini," ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/3/2023).

Adapun penyebab keterlambatan ini ialah status pimpan kepala daerah yang saat ini dipimpin dengan status pelaksana tugas (plt) bupati sehingga harus menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Akan tetapi menurutnya, permasalahan tidak akan terjadi apabila pemerintah daerah sudah mempersiapkan hal tersebut dengan baik.

"Ya kan ini mandet kementrian kenapa, misalkan pejabat yang hari ini kan harusnya dipersiapkan dengan matang, mau itu definitif mau plt dari pemerintah Kabupaten Bogor ini yang membidangi harusnya lebih matang, konsultasi lebih awal," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, ia ingin beraudiensi dengan kepala desa dan pemerintah daerah agar persoalan ini tidak berlarut-larut sehingga dapat segera menemui titik terang.

"Saya inginnya rapat dengar pendapat, (agenda) tergantung pimpinan, saya paling garda terdepan," tandasnya.