Dilarang Presiden Jokowi, Vicky Shu Minta Pengusaha Pakaian Bekas Impor Menjual Produk Dalam Negeri

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang masuknya pakaian bekas ke Indonesia, karena menghancurkan industri garmen dan tekstil nasional.

Kebijakan itu pun mendapat dukungan penuh dari artis Vicky Shu.

"Ya setuju, karena pak Joko Widodo mau UMKM di Indonesia berkembang, apalagi kan thrifting (jual-beli barang bekas) katanya mengganggu bisnis tekstil," katanya ketika ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (28/3/2023) malam.

"Ya aturannya aja diperketat. Tetap boleh jualan barang bekas, tapi barang dari Indonesia juga," sambungnya.

Vicky menyebut harusnya pelarangan pakaian impor bekas tak perlu diambil pusing, karena banyak sekali barang baru yang harganya murah.

"Sekarang apa bedanya pakaian bekas impor sama yang baru tapi harganya lebih murah? Lebih ke diri kita aja pintar memilih atau tidak," ucapnya.

Wanita berusia 36 tahun ini menegaskan, pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia, sebenarnya produk sampah yang ada di luar negeri dan mengganggu lingkungan.

"Sebenarnya di luar negeri sendiri itu kan penjualan pakaian bekas itu kan untuk reduce recycle di negaranya. Karena kalau dilempar ke sini, artinya kan mereka menjadi sampah. Karena banyak yang nggak bagus," jelasnya.

Istri Ade Imam Prabowo ini pun bicara dari poin bisnis thrifting, dengan pelarangan tersebut harusnya para pengusaha ini jadi tertantang, bagaimana mereka bisa berinovasi agar dagangannya laris terjual.

Vicky Shu pun meminta para pengusaha thrifting tak ambil pusing atas pelarangan tersebut, dan harus mencari solusi dari masalah yang terjadi.

"Karena yang ubah nasib itu diri kita sendiri kan. Kita harus berkreasi dan inovasi, karena sekarang tuh media sosial tempat untuk jualan platformnya lebih beragam, jadi gimana pinter kita untuk meningkatkan jualan kita," ujar Vicky Shu.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Vicky Shu Minta Pengusaha Pakaian Bekas Impor Berkreasi dan Menjual Produk Dalam Negeri,