Komisi IV DPRD Minta Ridwan Kamil Tak Hanya Wacana Soal Pengembalian Pengawasan SMA ke Daerah

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Sekertaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Sujana meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk serius menindaklanjuti pengembalian pengawasan SMA sederajat ke pemerintah kota atau kabupaten.

Politisi Partai Demokrat itu berharap ucapan Ridwan Kamil tak hanya sekedar wacana.

"Kita berharap rencana Ridwan Kamil serius, bukan hanya wacana. Kita hampir sama, temen-temen Komisi satu suara, termasuk juga keinginan dari dinas pendidikan, SMA ingin balik lagi," ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Ia menyebut, pemindahan pengawasan itu akan memudahkan Pemerintahan Kabupaten Bogor dan DPRD untuk memberikan pendidikan yang merata kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

Sebab, pria yang karib disapa kang RS juga mengaku sejumlah persoalan kerap terjadi saat hendak melakukan koordinasi dan komunikasi kelembagaan dengan sekolah tingkat SMA sederajat.

Sehingga, apa yang terjadi saat ini menjadi kurang maksimal.

"Banyak hal, misalnya hari ini kita sulit masuk ke wilayah SMK/SMA, padahal berbicara penduduk atau murid, siswanya kan warga Kabupaten Bogor. Ketika berbicara warganya, kan jadi kewajiban kita juga, ya jadi kurang maksimal," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyetujui hal jika pengawasan SMA sederajat diberikan kepada pemerintah kota atau kabupaten guna mempermudah dalam melakukan koordinasi demi menekan angka tawuran antar pelajar.

Hal itu menyusul adanya seorang pelajar SMK asal Kabupaten Bogor yang tewas akibat terkena sabetan senjata tajam oleh pelajar lain saat menyebrang jalan hendak pulang sekolah.

"Secara pribadi saya cenderung setuju. Karena dulu waktu saya jadi wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya dan saat pindah ke provinsi memang agak jauh," ucap Ridwan Kamil saat berkunjung ke Cigombong, Kabupaten Bogor, Jumat, (31/3/2023).

Untuk pengelolaan pendidikan baik itu dibawah pemerintah provinsi atau kota maupun kabupaten, semua harus ada perbaikan dan dapat meningkatkan kualitas siswanya.

"Yang penting adalah kembali atau tidak kembali. Tapi kalau teruji ada kenaikan kualitas, ya pertahankan. Kalau ternyata ada masalah, perbaiki," kata Ridwan Kamil.(*)