Kerja Bawahannya Dinilai Lambat, Pj Bupati Bogor Tegur Sejumlah Perangkat Daerah Saat Apel Pagi

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menegur beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena serapan anggaran masih rendah.

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Wahyu Topami | Editor: Naufal Fauzy
TribunnewsBogor.com/Wahyu Topami
Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (16/4/2024). 

Laporan wartawan TribunnewsBogor.com Wahyu Topami

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menegur beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena serapan anggaran masih rendah.

Pernyataan tersebut disampaikan Asmawa Tosepu saat memimpin apel upacara bersama Sekretariat Daerah, pimpinan SKPD, Camat, dan Lurah di lapangan Sekretariat Daerah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (16/4/2024).

"Jadi apel pagi ini saya memberikan penekanan sekaligus mengingatkan kembali bahwa APBD itu adalah instrumen yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, karena itulah urat nadi di pemerintahan daerah. Oleh karena itu, karena APBD disusun direncanakan dan dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ASN dalam hal ini saya mengingatkan kembali," ujar Asmawa Tosepu

Asmawa Tosepu menekankan pentingnya merealisasikan rencana kerja yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan.

"Saya ingin menekankan bahwa APBD adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kita harus memastikan kelancaran pelaksanaannya," tambahnya.

Ia mengaku akan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap lambat dalam pelaksanaan tugasnya.

"Program kegiatan di OPD harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum. Salah satu indikator utama evaluasi kinerja adalah seberapa baik penyerapan anggaran," jelasnya.

Meskipun tidak merinci OPD yang dinilai lambat, Asmawa Tosepu memastikan bahwa beberapa OPD di Kabupaten Bogor lambat.

"Detailnya bisa dilihat di BPKAD. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, melibatkan tidak hanya kepala dinas, tetapi juga staf dan pejabat lainnya di dalam OPD," tandasnya.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved