Gruduk Kantor Bupati, Ratusan Buruh di Kabupaten Bogor Tolak Program Tapera

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Massa aksi yang tergabung dalam berbagai federasi serikat pekerja ini membawa empat poin tuntutan utama.

Adapun tuntutan mereka yang pertama adalah menolak program Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) yang dinilai tak berpihak kepada masyarakat khususnya buruh.

"Karena program Tapera itu sungguh-sungguh menyengsarakan bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia secara keseluruhan," ujar Penanggungjawab aksi, Mujimin, Selasa (23/7/2024).

Mujimin mengatakan, kaum buruh juga meminta pemerintah mencabut Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja yang sudah sejak lama disuarakan.

Pria yang merupakan Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSKEP) Kabupaten Bogor itu menilai, dengan adanya UU Omibuslaw Cipta Kerja akan merugikan tenaga kerja di Indonesia.

"Generasi pekerja kedepannya sudah tidak ada lagi status pekerja tetap, yang ada hanyalah pekerja kontrak, outsourcing, harian borongan, sehingga masa depan buruh kedepannya sepertinya sudah tidak dihargai oleh para pengusaha," ucapnya.

Kemudian massa aksi dari gabungan sekitar 15 serikat pekerja ini juga meminta pemerintah memperketat aturan impor.

Pasalnya, kata dia, dengan kemudahan impor barang perlahan-lahan mematikan perusahaan tekstil yang ada di Indonesia.

"Sudah ada korban terutama adalah garmen, karena perusahaannya sedikit sekali mendapatkan order-order karena kalah persaingan harga jual dari impor itu sendiri, impor itu dipermudah, pajaknya diperkecil," katanya.

Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah memberantas judi online (judol) yang saat ini menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menurutnya, kepala negara harus turun langsung menginstruksikan kepada menterinya untuk memblokir situs judol.

"Walaupun dari pemerintah saat ini gencar ada satgas siber yang akan memberantas judi online, buat apaan? hanya menghabiskan dana negara tapi fungsinya tidak akan memberikan dampak yang positif buat warga Indonesia," pungkasnya.