Bakal ke Jakarta Dengan Kekuatan Penuh, Mahasiswa Bogor Sore Ini Gelar Konsolidasi Akbar di IPB

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Revisi UU Pilkada yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menuai gelombang penolakan besar dari masyarakat Indonesia karena dinilai mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan berbagai lapisan elemen masyarakat dikabarkan akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa sekala besar mengawal putusan MK di depan Gedung DPR RI pada hari ini, Kamis (22/8/2024).

Presiden Mahasiswa Universitas Djuanda Bogor, Ruben Bentiyan mengatakan, pergerakan massa di Bogor secara besar direncakan akan terjadi pada keesokan harinya.

"Ada beberapa kawan-kawan yang akan berangkat ke Jakarta tapi kami tidak akan berangkat dalam posisi kekuatan penuh, karena kemungkinan kami akan berangkat dengan kekuatan penuh di hari Jumat ke DPR RI," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (22/8/2024).

Ruben Bentiyan menerangkan, alasan massa di Bogor bakal bergerak pada hari Jumat (23/8/2024) dikarenakan akan menggelar konsolidasi akbar terlebih dahulu bersama sejumlah elemen.

Rencananya konsolidasi akbar akan dilakukan pada sore hari ini, Kamis (22/8/2024) berlokasi di IPB University Dramaga.

"Insya Allah besok yang bakal hadir konsolidasi adalah BEM-BEM se-Bogor Raya, jadi semua BEM yang ada di Bogor sudah kita undang dan sudah 80 persen confirm bakalan hadir, terus kita juga undang serikat buruh, kita undang serikat tani, juga kita turut mengundang anak-anak STM dan juga Ultras Persikabo Curva Sud (UPCS)," terangnya.

Ia menjelaskan bahwa konsolidasi akbar yang akan dilakukan tersebut bertujuan untuk mematangkan rencana pergerakan pada Jumat (23/8/2024).

Dengan persiapan yang cukup, kata dia, maka mobilisasi masa dapat dilakukan secara maksimal dalam pelaksanaanya nanti.

"Supaya nanti ketika kita melakukan mobilisasi massa dari Bogor ke Jakarta itu bisa menjadi sebuah petunjuk untuk pemerintah pusat bahwa kami masyarakat Bogor jelas merespons adanya hal-hal yang sifatnya corrupt atau adanya kerusakan dalam sistem demokrasi di negara kita," pungkasnya.