Bawa 8 Tuntutan, Ini Alasan Mahasiswa dan PKL Puncak Usir Asmawa Tosepu dari Kabupaten Bogor

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO cabang Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor.

Puluhan massa aksi menyampaikan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

Poster-poster bernada kritik keras, aksi bakar ban, hingga jebol pagar komplek Pemerintah Kabupaten Bogor pun dilakukan dalam aksi unjuk rasa ini.

Dalam aksinya, mahasiwa membawa delapan poin tuntutan di antaranya menghentikan perilaku yang dinilai serampangan dan ugal-ugalan yang dilakukan oleh Pj Bupati Bogor dalam mengelola Pemerintah di Kabupaten Bogor.

Kemudian menghentikan Konawe Connection dengan adanya indikasi purnaisme STPDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Lalu meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa Pj Bupati Bogor dalam kegiatan liburan terpimpin dengan agenda reuni STPDN di Highland Park.

Meminta Inspektorat untuk melakukan audit investigasi kegiatan Pj Bupati Bogor yang berlokasi di Labuan Bajo.

Selain itu massa aksi juga meminta Pj Bupati Bogor untuk pulang ke Kendari karena dinilai hanya membuat kisruh dengan kebijakannya melakukan penggusuran secara paksa terhadap PKL Puncak Bogor.

Massa aksi juga menilai Pemerintah Kabupaten Bogor gagal dalam mengelola persoalan truk tambang di wilayah Kecamatan Parungpanjang.

Selain itu, massa aksi juga meminta Pj Bupati Bogor pulang ke Kendari karena menurutnya terindikasi melakukan perilaku asusila kepada para ASN perempuan dengan janji-janji promosi jabatan.

Tuntutan lainnya adalah meminta Pj Bupati Bogor pulang ke Kendari, karena dinilai memaksakan kegiatan pemecahan Rekor Muri untuk nasi liwet, 

namun tidak membuahkan hasil sehingga memarahi para Kepala Desa dan Camat-camat dalam kegiatan tersebut.

"Kami selaku Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Kabupaten Bogor menuntut keras agar copot Pj Bupati Bogor dan pulangkan ke Kendari," ujar Ketua HMI MPO Cabang Kabupaten Bogor, Al Aziz Jaya Wiguna, Jumat (6/9/2024).

Selain mahasiswa, aksi unjuk rasa ini juga diikuti oleh pedagang kaki lima di kawasan Puncak Bogor khususnya Warpat yang terdampak penggusuran.

Kuasa Hukum Warpat Puncak, Deni Firmasnyah mengatakan, tujuan kedatangannya bersama para pedagang adalah meminta keadilan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor agar tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban.

Pasalnya, di kawasan Puncak Bogor terdapat satu bangunan yang masih berdiri gagah tidak terdamoak pembongkaran yaitu restoran Asep Stroberi yang berdi di atas lahan eks Rindu Alam.

"Bukan hanya Asep Stroberi saja yang bisa mendapatkan izin tapi para pedagang pun akan mendapatkan izin, karna kita dari 26 Juli kita sudah melakukan proses perizinan, tapi sampai sekarang izin kita tidak dapat respon," ujarnya kepada wartawan.