Keberadaan Joki dan Pak Ogah di Puncak Bogor Kini Jadi Sorotan, Jaro Ade: Harus Dilakukan Pembinaan

Persoalan joki penunjuk arah hingga pak ogah di kawasan Puncak Bogor menuai sorotan pada musim libur Natal dan Tahun Baru ini.

Tayang:
Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Yudistira Wanne
TribunnewsBogor.com/Muammarudin Irfani
Wakil Bupati Bogor terpilih, Ade Ruhandi alias Jaro Ade mengomentari polemik Pak Ogah dan joki jalur alternatif di kawasan Puncak, Rabu (1/1/2025). (Muamarrudin Irfani) 

Laporan Wartawan TribubnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Persoalan joki penunjuk arah hingga Pak Ogah di kawasan Puncak Bogor menuai sorotan pada musim libur Natal dan Tahun Baru ini.

Pasalnya rentetan kejadian tersebut menimbulkan keresahan bagi wisatawan dan mencorong citra pariwisata Bumi Tegar Beriman.

Hal itu pun menjadi perhatian bagi Wakil Bupati Bogor terpilih yakni Ade Ruhandi alias Jaro Ade yang berpasangan dengan Rudy Susmanto.

Menurutnya keberadaan masyarakat yang menjadi joki maupun Pak Ogah itu tak terlepas dari kebutuhan akan himpitan ekonomi.

Ia menyebut pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi masyarakat tersebut dalam suatu wadah berupa komunitas. 

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Pemerintah Daerah harus memberikan pendampingan dan pembinaan yang bersifat edukatif.

Pasalnya, kata dia, di samping akan membawa dampak positif bagi pendapatan asli daerah (PAD), hal itupun dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bogor.

"Kalau mereka tidak bekerja, tidak dibimbing oleh pemerintah daerah, tidak difasilitasi kan juga akan menambah angka penganguran. Selama wisatawan nyaman pemerintah daerah juga membuat regulasi yang sama-sama menguntungkan agar menjadi PAD dan ada lapangan pekerjaan," ujarnya, Rabu (1/1/2025).

Di samping itu, ia juga meminta kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) III untuk turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dari aspirasi yang diserap tersebut, maka menurutnya solusi dari persoalan ini dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

"Saya berharap bahwa anggota dewan dapil III dari semua partai politik terjun ke bawah mendengarkan aspirasi mereka, nanti disampaikan secara administrasi maupun rapat-rapat tertentu dengan pemerintah daerah," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved