Project 20 Tahun ke Depan, Sumber Air Bersih di Kota Bogor Masih Andalkan Air Ciliwung dan Cisadane

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor menggelar Konsultasi Publik Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam) di IPB International Convention Centre (IICC), Rabu (8/1/2025) siang.  

Tampil sebagai keynote speaker Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari.

Hery mengatakan, air bersih menjadi kebutuhan dan hak dasar bagi semua warga, sehingga diperlukan upaya inovasi untuk tata kelola air secara terus-menerus.  

Ia menambahkan, untuk itu, masalah air ini harus dikelola secara profesional dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. 

Hery juga memaparkan, ada beberapa tantangan yang terus dihadapi dalam penyediaan air minum, seperti ketersediaan air baku, aksesibilitas dan distribusi, pengelolaan, serta pembiayaan.  

Hal lain yang menjadi tantangan adalah pembiayaan.

Fiskal pemerintah daerah sangat terbatas karena harus mengalokasikan anggaran pada 36 urusan, baik wajib pelayanan dasar maupun penunjang.  

Pun diperlukan pola kerja sama dengan pemangku kepentingan lain.

Hal itu semua, paling tidak ada tujuh strategi, menurut Hery, yang bisa dilakukan ke depan.  

“Yakni penguatan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, peningkatan akses masyarakat, penguatan kelembagaan dan SDM, penguatan regulasi dan kebijakan, serta pendanaan,” ucapnya. 

Sementara itu Direktur Umum Perumda Tirta Pakuan, Rivelino Rizky, mengatakan Review Rispam ini menampung beberapa masukan untuk pelayanan ke depan.  

“Tadi dibahas kebanyakan terkait dengan pembiayaan dan sumber air baku. Ini sangat terkait sekali dengan kami di Perumda Tirta Pakuan. Kita 87 persen tergantung pada air baku yang berasal dari Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Ada 13 persen yang tergantung pada mata air,” jelas Rivelino.  

Oleh karena itu, Perumda Tirta Pakuan sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak, termasuk dalam hal pembiayaan.

Dari total rencana selama 20 tahun ke depan, itu membutuhkan biaya yang tak mungkin semuanya dibebankan ke PDAM.  

“Tidak mungkin semuanya dibebankan. Kita harus melalui dana PMP. Oleh karena itu, perlu ada alternatif pembiayaan lain,” katanya.