Amarah Dedi Mulyadi ke Kepala Sekolah Swasta yang Masih Tahan Ijazah, Ancam Stop Bantuan Rp 600 M

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi marah pada kepala sekolah swasta yang masih saja menahan ijazah alumni.

Dedi Mulyadi bahkan mengancam akan menghentikan bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jabar senilai Rp 620 miliar.

Menurut Dedi Mulyadi, sekolah swasta di Jawa Barat mendapat dana hibah dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Dana hibah itu berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat senilai Rp 1,7 Trilun, dan bantuan operasional pendidikan dari provinsi senilai Rp 620 Miliar.

Sehingga menurut Dedi Mulyadi, seharusnya tidak ada alasan bagi sekolah untuk menahan ijazah siswanya.

Dedi Mulyadi pun tidak ingin ada siswa yang masih berteriak tidak diberikan ijazah oleh sekolahnya.

"Dana hibah untuk sekolah swasta. Tapi harus punya komitmen, saya minta komitmennya. Dana hibah Pemprov untuk sekolah swasta Rp 1,7 T. Nanti saya lihat list-nya. Dari Rp 1,7 T itu masih ada gak sekolah yang nahan ijazah," kata Dedi dikutip dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (4/2/2025).

Ia pun mengancam, jika masih ada kepala sekolah yang beralasan untuk memberikan ijazah, maka akan dicoret dari penerimaan dana hibah.

"Kalau kepala sekolahnya ngomong di medsos, di ini itu tentang ijazah, aku coret dana hibahnya," kata Dedi Mulyadi tegas.

Dengan dana hibah yang besar, kata Dedi, tidak ada alasan sekolah menahan ijazah siswa karena alasan masih ada utang.

"Misalnya jumlah siswa ngutang diakumulasiin jadi Rp 20 juta, kok harus ditahan ijazahnya? Ini yang saya maksud, balikin dulu dong, kalau udah dibalikin nanti saya lihat dapat hibah provinsi gak, jangan double-double," tandasnya.

Menurut Demul, sapaan Dedi Mulyadi, jika pemerintah tidak memberikan bantuan berupa dana hibah, maka sekolah punya alasan untuk menahan ijazah siswa.

"Tapi kalau pemerintah bantu memberikan hibah Rp 1,7 Triliun, tapi ijazahnya masih ditahan, ngapain. Yaudah cabut aja ijazahnya, saya kasih semua uang sekolahnya, tapi kamu nggak boleh lagi minta dana hibah," kata Demul.

Bahkan ia berencana menggunakan uang hibah itu untuk membangun sekolah.

"Rp 1,7 T kita bangun sekolah lagi aja, biar gak nahan ijazah," katanya kesal.

Bukan cuma dana hibah Rp 1,7 T, sekolah swasta di Jawa Barat juga mendapat bantuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 623 miliar.

Dedi Mulyadi pun meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengumumkan sekolah mana saja yang mendapat hibah Rp 623 miliar tersebut.

"Diumumin aja yang dapat Rp 620 M. Sekolah swasta juga dapat BOS dari pusat dan bantuan operasional dari provinsi. BOS pusat Rp 1,7 T, dari PAD Rp 600 M.
Jadi kita ini bantu anak Jawa Barat Sekolah," jelas Demul.

Dengan adanya pengumuman sekolah yang menerima dana hibah itu, kata dia, diharapkan tidak ada lagi sekolah yang belum memberikan ijazah dengan alasan belum membayar uang sekolah.

"Sehingga mereka tidak lagi teriak-teriak mengembalikan ijazah, kewajiban siswa belum dibayar. Kita kan sudah memberikan kewajiban untuk rakyat Jawa Barat, nanti kalau ada kurang-kurang, kita bicarakan. Emang kalau ijazah ditahan jadi lunas? Malah gak lunas-lunas," kata Dedi Mulyadi lagi.

Bahkan, ia juga menawarkan opsi untuk mencegah adanya ijazah yang ditahan.

Opsi itu yakni dana hibah tetap diberikan ke sekolah, atau ke siswa kurang mampu di Jawa Barat.

"Rp 600 miliar atau nanti bisa menjadi Rp 650 miliar, atau Rp 700 miliar, anggaran provinsi untuk bantuan sekolah yang diserahkan melalui sekolahnya masing-masing, melalui rekening bendahara sekolah masing-masing, atau anggaran itu diubah skemanya menjadi bantuan beasiswa untuk warga yang tidak mampu, yang sekolah di sekolah swasta," tanya Dedi Mulyadi di TikTok @dedimulyadiofficial.

"Pilih di antara 2, diberi bantuan sekolah swastanya, atau beasiswa bagi masyarakat miskin yang sekolah di sekolah swasta," tandasnya.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t