Dedi Mulyadi Geram Eskavator Pengeruk Sungai Bekasi Gak Kerja, Tegas Ancam Blacklist Kontraktor

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi geram mendapati alat berat exkavator yang sempat dikerahkan malah didapati malah tidak lagi bekerja mengeruk sungai di Bekasi.

Awalnya Dedi kembali mengecek kondisi sungai yang sebelumnya sempat dikeruk menggunakan eskavator.

Namun rupanya pengerukan itu tidak berlanjut seperti yang Dedi harapkan.

Dedi pun terkejut ketika mendapat informasi itu ketika bertanya kepada kepada warga.

"Kemarin mesinnya (eskavator) kan di situ ?, sekarang mesinnya kemana ?," tanya Dedi kepada warga dikutip dari KDM Channel, Senin (17/3/2025).

"Kemarin kan bapak di lokasi, pengerukan sementara di sana. Ya udah, bapak pergi, dia pergi," jawab warga.

Dedi pun akhirnya menelepon seseorang terkait eskavator tersebut.

Dedi menanyakan terkait kenapa eskavator yang seharusnya mengeruk sungai kini sudah tidak ada.

Sedangkan pengerjaan sungai itu, menurut Dedi, juga belum selesai.

Kemudian Dedi mendapat informasi bahwa pengerjaan akan berlanjut setelah rapat hari Senin.

"Kan itu proyek pak, kan tinggal diterusin, saya ngasih contoh aja pak, ini pengabdian pada negara lho pak, kepada masyarakat," ucap Dedi saat menelepon seseorang tersebut.

"Saya ini ngerahin mesin-mesin, saya ngerukin yang kewajiban dari PJT itu sebenarnya tanpa proyek pak," sambung Dedi.

Orang di telepon itu menjelaskan bahwa pengerukan sungai berhenti itu diputuskan oleh kontraktor.

"Lho kenapa kontraktornya malas begitu ?," tanya Dedi.

Orang dalam sambungan telepon itu juga menjelaskan bahwa soal sikap kontraktor ini juga sudah dilaporkan kepada pimpinannya.

Karena kontraktor itu sudah dua hari tidak mengerahkan peralatan eskavatornya.

"Ya kalau dapetin kontraktor yang model ginian, kerjasama sama tentara aja lah pak," kata Dedi.

Dedi pun mengatakan bahwa nampaknya kontraktor ini tidak melanjutkan pengerukan bukan cuma karena alasan soal tanah milik.

Kemudian Dedi mendapat penjelasan bahwa kontraktor ini mendapat kontrak sampai tahun 2024.

Kemudian baru diperpanjang dan secara administrasi mereka mununggu rapat yang sudah diagendakan.

"Ini banjir kalau dihadepin sama administrasi terus gak akan beres-beres pak, perlu ada tindakan-tindakan yang berani," kata Dedi.

"Ini kalau gak mau ngerjain diblacklist aja kontraktor kontraktor kayak ginian pak, gak usah pakai yang beginian pak," ungkap Dedi.

Baca berita Tribunnews Bogor lainnya di Google News

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t