NASIB Seskab Letkol Teddy Usai RUU TNI Disahkan, Mahfud MD : Tidak Boleh Lagi Menjadi Pejabat Negara

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR RI rupanya berdampak bagi karir Letkol Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Setelah RUU TNI disahkan menjadi UU TNI maka Letkol Teddy tidak lagi boleh menjadi pejabat negara.

Isi UU TNI setelah direvisi yang paling disorot yakni Pasal 47 tentang Kemeterian atau Lembaga yang bisa diisi TNI.

Dalam pasal 47, dari awalnya hanya 10 kini setelah direvisi ada 4 tambahan posisi jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif.

Berikut Daftar 14 Kementerian atau Lembaga Sipil yang Bisa Diisi TNI Aktif sesuai isi UU TNI :

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional

3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden

4. Badan Intelijen Negara

5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara

6. Lembaga Ketahanan Nasional

7. Badan Search And Rescue (SAR) Nasional

8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

10. Badan Penanggulangan Bencana

11. Badan Penanggulangan Terorisme

12. Badan Keamanan Laut

13. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang 
Tindak Pidana Militer)

14. Mahkamah Agung

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai isi UU TNI, khususnya Pasal 47 ini tidak mengarah pada kembalinya Dwifungsi ABRI, seperti yang dikhawatirkan masyarakat.

"Memang pembuatannya tidak wajar, kayak main kucing-kucingan, masa sidang itu tertutup. Secara prosedural tidak sejalan dengan jiwa pembentukan peraturan undang-undang. Makanya banyak orang khawatir, karena tiba-tiba muncul. Tapi substansi meski naskah tidak pernah kita dapatkan, itu kecenderungan kembali Dwifungsi ABRI tidak ada lagi, malah penguatan konsep yang sudah lama ada," kata Mahfud MD di Metro TV.

Baca juga: Pengakuan Pendemo yang Dukung RUU TNI Mengejutkan, Kebingungan Saat Diwawancara: Gak Tahu Apa-apa

Contohnya kata Mahfud, seperti dalam isi UU TNI hasil revisi yakni Panglima TNI di bawah Presiden.

"Itu sejak dulu," kata Mahfud.

Lalu Menteri Pertahanan menjadi pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutista yang bersifat adiministratif.

"Itu lama," katanya.

Lalu dalam isi UU TNI juga diatur bahwa anggota TNI wajib mengundurkan diri atau pensiun bila mengisi jabatan di luar 14 lembaga sipil yang sudah ditentukan.

"Sekarang penegasan anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun dini kecuali di 16 yang disebutkan karena ada permintaan atau irisan tugas pertahanan. Dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke dwifungsi," katanya.

Malahan menurut Mahfud MD sebenarnya daftar lembaga sipil yang bisa diduduki TNI itu juga sudah ada di Undang-Undang lain.

"Pasal 47 yang menambah dari 10 jadi 15 atau 16 institusi dianggap ke Dwifungsi sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum ini semuanya, seperti BNN, Badan Pengelola Perbatasan, Kejaksaan, itu semua sudah ada semuanya cuma ada di perundangan lain," katanya.

Baca juga: RUU TNI Disahkan Jadi UU, Kekecewaan Banjiri Lini Masa: Innalillahi, Telah Meninggal Reformasi 1998

Oleh karena itu kata Mahfud, sebenarnya tidak ada penambahan lembaga sipil.

"Sebenarnya tidak ada tambahan kalau institusi yang membuka pintu untuk dimasukan TNI, malah dikurangi satu, KKP itu juga malah dicabut jadi substansi memang tidak ada. Prosedurnya salah, tapi substansi tidak ada isi yang mengarah ke dwifungsi, malah memperkuat," kata Mahfud MD.

Justru menurut Mahfud MD, isi UU TNI setelah disahkan DPR RI berpengaruh terhadap Letkol Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Menurutnya Teddy harus pindah menjadi Eselon II dan tidak boleh lagi menjadi pejabat.

"Sekarang Letkol Teddy begitu diketok nanti, dia harus pindah menjadi Eselon II tidak boleh lagi menjadi pejabat negara tetapi menjadi pejabat struktural pemerintahan, itupun hanya Eselon II. Kalau sekarang sebelum diketok kan dilantik bersama menteri, sekarang turun degradasinya jauh tuh Kementerian Sekretariat Negara turun ke Sekretariat Presiden turun lagi setingkat kepala biro Sekretaris Kabinet itu," jelas Mahfud MD.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6w