Info DPRD Kota Bogor
Rampungkan Pembahasan LKPJ, Komisi II Minta Pemkot Bogor Segera Lakukan Transformasi Digital
Komisi II juga menekankan pentingnya integrasi sistem antara BUMD, Badan Pendapatan Daerah, dan perangkat daerah lainnya.
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024 telah dirampungkan Komisi II DPRD Kota Bogor bersama seluruh mitra kerja di bidang pendapatan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Proses pembahasan dilakukan secara intensif dan konstruktif guna memastikan efektivitas serta optimalisasi penerimaan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II memberikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi agar arah pembangunan dan kebijakan fiskal Pemkot Bogor dapat lebih terukur, terarah, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan ekosistem pembayaran digital, khususnya untuk sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta bidang-bidang pendapatan lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyampaikan bahwa transformasi digital dalam sistem pembayaran bukan hanya sebagai bentuk modernisasi layanan publik, tetapi juga merupakan upaya konkrit untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyusun roadmap transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi, agar layanan kepada masyarakat lebih cepat, akurat, dan minim potensi kebocoran," katanya.
Komisi II juga menekankan pentingnya integrasi sistem antara BUMD, Badan Pendapatan Daerah, dan perangkat daerah lainnya agar digitalisasi yang dilakukan tidak berjalan parsial, melainkan menjadi ekosistem yang saling terhubung.
Selain rekomendasi terkait digitalisasi, Komisi II juga memberikan masukan terhadap perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan infrastruktur teknologi, serta edukasi publik agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem pembayaran yang baru.
Rangkaian pembahasan LKPJ ini diharapkan menjadi tonggak dalam penguatan tata kelola keuangan daerah dan menjadi landasan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kota Bogor.(*)
| Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, DPRD Kota Bogor Minta Investigasi Total dan Evaluasi SPPG |
|
|---|
| Dorong Peningkatan PAD Kota Bogor, Komisi II Bersama Bapenda dan Kejari Sisir Wajib Pajak Nunggak |
|
|---|
| Rayakan Hari Ayah di Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kota Bogor Apresiasi Sosok Tangguh Keluarga |
|
|---|
| DPRD Kota Bogor Setujui KUA-PPAS 2026, Dedie Rachim Rancang Efisiensi dan Prioritas Masyarakat |
|
|---|
| Turun ke Lokasi, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Bantu Korban Longsor dan Banjir di Bondongan Bogor |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bogor/foto/bank/originals/Komisi-II-bahas-BUMD-Kota.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.