Dedi Mulyadi Tantang KPAI Hingga Komnas HAM Cek Secara Terbuka, Beri Jawaban Telak Soal HAM

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan jawaban tegas terkait kritikan terhadapnya dari beberapa pihak.

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Naufal Fauzy
@dedimulyadi71
REAKSI KDM DIKRITIK - Tangkapan layar video yang diunggah di akun Instagram Dedi Mulyadi pada Rabu (7/5/2025). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan jawaban tegas terkait kritikan terhadapnya dari beberapa pihak. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan jawaban menohok terkait kritikan beberapa pihak terhadapnya.

Yaitu terkait Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang membuat program anak bermasalah dikirim ke barak TNI untuk dididik.

Meski program ini banyak didukung masyarakat, KDM masih menghadapi pro dan kontra, diantaranya dia juga dikritik soal pelanggaran hak anak.

Merespons kritikan itu, KDM memberikan jawaban menohok soal HAM atau Hak Asasi Manusia.

Dedi menjelaskan bahwa permasalahan remaja ini jika dibiarkan justru akan menimbulkan pelanggaran HAM berikutnya.

"Ini kita ini pengen menangani, artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya," kata Dedi Mulyadi dikutip dari video di akun media sosialnya, Rabu (7/5/2024).

Antara lain seperti HAM orang tua, orang lain yang menjadi korban dan yang lainnya.

"Yaitu satu HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya, yang kedua HAM orang lain terlanggar mereka yang terluka, HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malem orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi," lanjut Dedi.

Menurut Dedi, menegakan HAM harus dengan cara melindungi HAM.

Ada HAM satu orang yang harus dijaga dan ada HAM orang lain yang harus dilindungi.

Kemudian Dedi juga menjawab kritikan TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah.

Namun menurut Dedi, sejauh ini TNI sudah cukup lama kerap terlibat dalam pendidikan di sekolah.

"Banyak TNI yang ngajar di sekolah, di Papua TNI ngajar di SD, SMP," kata KDM.

Belum lagi, TNI juga dari dulu sudah terlibat dalam pendidikan kedisiplinan dari dulu.

Seperti untuk para ASN, calon karyawan, hingga ngajar di yayasan-yayasan milik TNI.

"Jadi bukan hal baru TNI memberikan pendidikan kepada sipil," kata Dedi Mulyadi.

"Kepada anak-anak sekolah TNI melatih baris berbaris, TNI melatih Paskibraka, TNI melatih Pramuka, kan gak ada problem," sambung KDM.

Dedi mengatakan memang dalam setiap kebijakan pemimpin pasti ada pro dan kontra.

KDM mengaku bahwa pro kontra ini dia anggap sebagai hal yang melatih ketajaman berpikir sebagai pemimpin.

Dedi pun menantang pihak yang mengkritik untuk membuktikan sendiri dengan datang langsung ke barak TNI melihat anak-anak bermasalah yang menjalani pendidikan disiplin ini.

"Dari seluruh pro dan kontra itu ibarat pisau yang lagi diasah. Anggaplah pro dan kontra ini lagi mengasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin dan nanti kita lihat hasilnya," kata Dedi.

"Saya juga mempersilahkan kepada Komisi Perlindungan Anak, kepada Komnas HAM, kepada Komisi X DPR, kepada Komisi 1 untuk berkunjung ke tempat pelatihan secara terbuka," ungkapnya.

Baca berita Tribunnews Bogor lainnya di Google News

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved