Profil Adhel Setiawan, Wali Murid yang Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Pernah Laporkan KKPU RI

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sosok Adhel Setiawan, wali murid yang laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) jadi sorotan publik.

Adhel mengadukan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM karena tak setuju siswa nakal dibawa ke barak militer.

Menurut Adhel Setiawan, kebijakan itu berpotensi melanggar HAM.

Adhel mengatakan, para siswa nakal tidak seharusnya dikirim ke barak militer.

Ia mempersoalkan siswa yang bangun pukul 04.00 WIB dan tidur pukul 22.00 WIB.

Dirinya meminta agar kebijakan Dedi Mulyadi itu segera dihentikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel Setiawan dikutip dari tayangan Kompas TV, Sabtu (9/5/2025).

Adhel mengatakan, Dedi Mulyadi tidak paham dengan definisi pendidikan seperti apa.

"Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," kata Adhel Setiawan.

Ia juga mengatakan, permasalahan kenakalan remaja merupakan akibat dari tidak didengarnya permasalahan mereka.

"Itu tugas guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Adhel juga mempertanyakan soal kurikulum yang dipakai militer untuk mendidik para siswa nakal.

Ia pun merasa ngeri saat mendengar cerita anak-anak tersebut menetap di barak militer dengan berbagai macam aturan.

"Ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakain baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," ujar Adhel.

Karenanya, Adhel pun mempertanyakan apakah ada jaminan anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik selama di militer.

"Apa ada jaminan dengan dibawa ke barak militer, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? kan enggak ada jaminan juga.  Apalagi kurikulum untuk pendidikan militer tidak diuji tidak terbukti ampuh atau tidak. Kurikulum maupun metode yang baik untuk anak itu sudah lengkap diatur Kementerian Pendidikan. Jadi bukan memanusiakan manusia, tapi memiliterkan manusia," kata Adhel Setiawan.

Baca juga: Hadiah dari Dedi Mulyadi untuk Siswa Bolos Usai Keluar Barak Militer, Harganya Tak Main-main

Adhel juga mempermasalahka tidak adanya pasal dalam undang-undang yang memperbolehkan militer ikut andil dalam mendidik para siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya. Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," pungkas Adhel.

Profil Adhel Setiawan

Laporkan KDM ke Komnas HAM, Adhel ternyata bukan sosok sembarangan.

Adhel Setiawan punya profesi mentereng, yakni seorang pengacara.

Ia tergabung dalam tim Defacto & Partners Law Office.

Sosok Adhel pernah disorot beberapa tahun lalu saat menangani sejumlah kasus.

Selain sebagai pengacara, Adhel kabarnya juga pernah menjadi Ketua Forum Silaturahmi Alumni (FSA) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Tak hanya itu, Adhel juga rupanya pernah melaporkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI ke Komisi Informasi (KI) Pusat.

Ahdel bahkan sempat mengikuti didang Penyelesaian Sengketa Informasi publik antara dirinya sebagai pemohon dengan Termohon KPPU RI.

Pada sidang yang digelar di Ruang Sidang Utama KI Pusat, Selasa (25/02/2025) tersebut, Majelis Komisioner juga memeriksa bukti dukung tambahan yang disampaikan oleh para pihak.

Dari hasil sidang, Komisi Informasi (KI) Pusat menolak permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Adhel Setiawan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hal ini disampaikan Majelis Komisioner yang diketuai Rospita Vici Paulyn bersama Anggota Arya Sandhiryudha dan Samrotunnajah Ismail dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama KI Pusat, Jakarta (29/04).

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Panik Disatroni Ular Besar Sepanjang 4 Meter, Minta Tolong ke Damkar

Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang disengketakan oleh Pemohon berupa Pakta Integritas terkait Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024 merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

”Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa Dokumen Pakta Integritas atas Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024 adalah informasi yang dikecualikan,” ujar Rospita Vici Paulyn dalam membacakan putusan. 

Adhel Setiawan sebelumnya mengajukan permohonan agar KPPU memberikan dokumen Pakta Integritas terkait Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024, dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan para Terlapor terhadap putusan perkara tersebut. 

Namun, KPPU menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa informasi yang dimintakan adalah rahasia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 99 Ayat (4) Peraturan KPPU No 2 Tahun 2023.

KPPU menyampaikan bahwa informasi yang dimintakan dibuat oleh pelaku usaha (Shopee) sebagai syarat permohonan perubahan perilaku dan bukan diterbitkan oleh Termohon. Selanjutnya, pengecualian dokumen tersebut menurut Termohon, dikarenakan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, selain juga dalam rangka menjaga kerahasiaan usaha.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t