Soal Biaya SMP Gratis, Yayasan SMP Mutiara Cendekia Mekarsari Bogor Minta Regulasi yang Jelas

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Yudistira Wanne

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - SMP IT Mutiara Cendekia Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor secara resmi membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2025/2026. 

Sekolah yang berlokasi di Desa Mekarsari Rumpin Bogor itu didirikan oleh Hendrik yang tak lain adalah Kepala Desa Mekarsari. 

Hendrik menjelaskan, tujuannya membuat sekolah adalah agar warga Desa Mekarsari dapat mengenyam pendidikan yang layak. 

Khusus PPDB tahun ajaran 2025/2026, Hendrik mengaku bahwa calon siswa dan siswi yang telah melakukan pendaftaran jumlahnya sudah mencukupi terkait kegiatan belajar mengajar. 

“Terkait lurah mendirikan sekolah SMP sudah jalan PPDB yang ke 3 ini, ppdb 1 dan 2 alhamdulillah kita sudah dapat empat kelas dan 100 lebih siswa dan siswi Tahun ini kami targetkan 2 kelas, tapi alhamdulillah satu kelas sudah masuk gitu,” ucapnya, Kamis (29/5/2025). 

“Untuk sasaran utama saya membuat sekolah di sini, saya melihat warga Mekarsari masih banyak yang tidak mampu bersekolah,” sambungnya. 

Hendrik melanjutkan, ada kriteria dan persyaratan bagi siswa dan siswi yang ingin terdaftar di SMP IT Mutiara Cendekia Mekarsari. 

“Syarat masuknya, lulusan SD dan berijazah, kemudian mereka yang masuk kategori kelas menengah ke bawah yang tidak mampu,” tegasnya. 

Terkait program pemerintah perihal SMP gratis, Hendrik mengaku masih bimbang dengan regulasi. 

“Mangkanya kan saya tanya nih kaitan dengan program itu nanti dampaknya ke SMP swasta apa tidak? Kalau sampai ke swasta, regulasinya seperti apa. Kalau swasta gratis disamakan dengan pemerintah, operasionalnya dari mana?,” tuturnya.

“Jadi belum ada keputusan, kalau yayasan kan sesuai dengan ADART, yayasan kan membuat sekolah untuk mensejahterakan masyarakat dan guru, yayasan kan harus sejahtera juga. Persyaratan sekolah gratis, harus ada SKTM dari desa,” bebernya. 

Dia berharap ada regulasi yang jelas mengenai sekolah gratis yang diprogramkan pemerintah. 

“Harapannya, memang kalau program pemerintah untuk sd sampai smp itu gratis harapan kades masing-masing desa harus ada kelas jauh Contoh smp 2 Rumpin, buka saja kelas jauh dimasing-masing desa agar masing-masing desa yang putus sekolah bisa ditampung di wilayah masing-masing. Tapi ijazah ke smp yang ditunjuk,” pungkasnya.