Dedie Rachim Ungkap Kriteria Anak yang Bakal Masuk Barak Militer, Hobi Gadget dan Sering Bolos

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai serius untuk mengikuti langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pembinaan anak-anak nakal.

Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
SEKOLAH GRATIS - Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyebutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mendukung keputusan mahkamah konstitusi (MK) yang menggratiskan pendidikan dasar SD-SMP baik negeri maupun swasta. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGH - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai serius untuk mengikuti langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pembinaan anak-anak nakal dengan cara dimasukkan ke dalam barak militer.

Orangtua yang sudah tidak mampu mendidik anaknya dipersilakan untuk mendaftar ke Pemkot Bogor.

“Pemerintah Kota membuka kesempatan kepada para orang tua yang merasa sudah tidak mampu lagi mendidik anaknya. Nantinya kita akan buka semacam pendaftaran,” kata Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Jumat (30/5/2025).

Pemkot akan terus menyusun langkah teknis agar pendidikan ini bisa dilaksanakan.

“Anak-anak yang terlalu banyak main gadget, nanti kita bawa ke barak militer. Anak-anak yang melawan kepada orangtua kita bawa ke barak militer, kita lakukan dulu pembinaan dari bawah. Anak-anak harus kita biasakan untuk bangun pagi, salat subuh. Karena kalau nanti yang bolos bakal dibawa ke barak militer,” ujarnya.

Pendidikan di barak militer ini diharapkan mampu mengubah sikap anak-anak.

Pemkot Bogor pun berkomitmen agar bisa mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045.

“Karena anak-anak adalah masa depan kita. Harapan yang wajib kita jaga dan kita rawat,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Sementara itu, Dandim 0606 Kota Bogor Letkol Dwi Agung Prihanto mengatakan, sudah menyiapkan lokasi untuk pendidikan di barak militer.

Lokasi yang pertama yakni di Barak Yonif 315 dan di Pusdikzi Jalan Jenderal Sudirman.

“Kedua lokasi itu strategis dan representatif,” kata Letkol Dwi Agung.

Meski begitu, untuk mekanisme pelaksanaanya masih dirumuskan.

“Masih sebatas pemberitahuan, saat ini msh dalam perumusan oleh Pemkot bagaimana mekanisme pelaksanaannya,” tandasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved