Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Angkot di Puncak Bogor Dicap Bikin Sengsara, Warga Terpaksa Jalan Kaki

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menghentikan operasional angkot di Puncak Bogor saat libur panjang dinilai memberatkan warga.

Salah satu aktivis Puncak, Azet Basuni, menyebut kebijakan itu membuat sulit mobilitas warga.

Dia menilai, penghentian operasional angkot secara total di jalur Sukasari–Cisarua, Sukasari–Cibedug, serta Ciawi–Pasir Muncang menyebabkan banyak warga kesulitan bepergian karena tidak tersedia transportasi umum.

Menurutnya, masih banyak warga Puncak Bogor yang bergantung pada angkot lantaran tak memiliki kendaraan pribadi.

Azet mengatakan bahwa seharusnya kebijakan penghentian angkot dilakukan secara bergiliran, bukan dihentikan sepenuhnya.

“Dari ratusan angkot yang ada, setidaknya 50 persen masih bisa beroperasi untuk melayani masyarakat. Jangan semua diberhentikan,” ujarnya dikutip Minggu (29/6/2025).

Lebih lanjut, Azet membeberkan bahwa banyak warga Puncak Bogor yang terpaksa berjalan kaki menuju tempat tujuan, meskipun jaraknya cukup jauh.

“Yang jaraknya gak terlalu jauh saya lihat jalan kaki. Mereka gak cukup uang untuk naik ojek, yang tarifnya jauh lebih mahal dari angkot,” ujarnya.

Dia pun meminta KDM mengkaji ulang kebijakan tersebut. 

Tak hanya itu, dia juga mengancam akan menggelar aksi turun ke jalan jika penghentian operasional angkot tetap diberlakukan selama libur panjang.

“Kami siap turun ke jalan. Sejumlah spanduk sudah kami siapkan sebagai bentuk protes warga,” ungkapnya.

Kebijakan yang diambil KDM

Sementara itu, Dedi Mulyadi meminta sopir angkot dan angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah Puncak, Bogor, untuk tidak beroperasi mulai 27-29 Juni 2025.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan yang biasa beroperasi di wilayah Cisarua, Puncak, dan sekitarnya hari Sabtu ini untuk tidak beroperasi dari hari Minggu besok,” kata Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah.

Dedi Mulyadi menyampaikan imbauan tersebut guna mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di jalur Puncak, Bogor. 

Sebab menurutnya, banyak masyarakat dari berbagai daerah yang berniat untuk berlibur di wilayah tersebut.

Dengan adanya kemacetan, tentu membuat wisatawan yang datang ke wilayah Puncak, Cisarua, merasa tidak nyaman.

Nominal transferan uang

Sementara itu, Kepala Dishub Jabar Dhani Gumelar mengatakan, pemberian biaya kompensasi ini sama dengan waktu libur panjang Idul Fitri 2025. 

Saat ini, Dishub Kabupaten Bogor tengah melakukan operasi agar para sopir tidak beroperasi. 

"Sama kayak kemarin pas libur panjang Idul Fitri, ini sama database ada di kami. Sekarang teman Dishub Kabupaten Bogor sedang melakukan operasi di lapangan," jelasnya. 

Pada saat libur Idul Fitri 2025, Pemprov Jawa Barat meliburkan supir angkot, becak, delman selama 15 hari dari tanggal 24 maret sampai 7 April 2025. 

Besaran kompensasi untuk becak, delman mencapai Rp3 juta secara tunai. 

Sementara untuk sopir angkot kompensasinya berupa uang tunai Rp1 juta dan sembako senilai Rp500 ribu. 

Saat itu ada sebanyak 1.322 penerima berasal dari Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

"Kompensasi hanya supir angkot di Bogor saja. Besarannya masih sama, tapi kalau sekarang hanya untuk sopir angkot di Bogor saja. Karena saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan," kata Dhani.