Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Tersebar rekaman suara pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo yang membuat heboh banyak pihak.
Dikutip dari Tribunnews.com, diketahui ucapan Gatot Nurmantyo tersebut pertama kali diunggah oleh twitter radio Elshinta.
Saat itu Nurmanto memberikan acara silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin.
Dalam kicauannya, Elshinta menuliskan Panglima TNI mengatakan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan lima ribu senjata secara ilegal.
Namun, tidak ada mengenai info rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, bekas Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Tri Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, Jenderal TNI (Purn) Endiarto Sutarto.
Kemudian bekas Panglima TNI Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, bekas Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, serta para petinggi TNI lainnya.
Berikut beberapa kutipan rekaman Gatot Nurmantyo soal adanya impor 5.000 senjata ilegal.
"situasi yang sekarang ini yang sama-sama kita waspadai.
Ada semacam etika politik yang tak bermoral, atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu, terjadi sekarang ini.
Sehingga suatu saat kami-kami yang junior ini melakukan langkah yang diluar kepatutan para senior, itu hanya kami sebagai Bhayanghkari.
Tapi datanya pasti kami akurat, ada kelomopok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu.
Dan rata-rata intelijen kami akurat, kami masuk pada seluruh intinya, tapi hanya untuk kami saja.
Kalau TNI ditarik ke situasi politik, selesai negara ini.
kami mohon doa restu.
Memakai nama presiden, seolah-olah itu dari presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak tak A1 saya tidak akan sampaikan di sini
saya katakan kita intip terus, kalau itu ada, akan kami serbu, jadi kalau suatu saat kami menyerbu itu karena tidak boleh di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada institusi yang memiliki senata selain TNI/Polri".
Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar Presiden Joko Widodo menjelaskan mengenai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya institusi yang berusaha mengimpor senjata alias ilegal.
"Atasan beliau (Panglima TNI) itu kan Presiden. Itu disampaikan ke Presiden dan direspons dengan baik oleh Presiden diklarifikasi daripada itu kemudian menjadi isu bahwa itu seolah-olah antar sektoral di pemerintahan itu tidak kompak," kata Arsul di Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/9/2017).
Arsul memandang hal tersebut harus diklarifikasi karena pernyataan Panglima TNI telah disebar ke publik.
Penyampaian penjelasan itu bisa melalui Wakil Presiden atau Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.
"Presiden harus menyampaikan dulu secara jelas. Biar Presiden yang mengklarifikasi. Presiden ini karena bertanggungjawab tertinggi ya setelah Presiden apakah bilang yang mengklarifikasi Pak Wapres atau Menkopolkam itu boleh saja," kata anggota Panitia Khusus Angket KPK itu.