Belum Ada Kesepakatan dengan KPTB, BPTJ Belum Bisa Revitalisasi Terminal Baranangsiang Bogor

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Proses rencana revitalisasi Terminal Baranangsiang masih terus dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Saat ini BPTJ masih terus melakukan pengkajian dan pendalaman terkait apa saja yang akan terdampak dengan adanya pembangunan tersebut.

Bahkan BPTJ pun masih terus melakukan komunikasi dengan Komunitas Pengurus Terminal Baranagsiang (KPTB).

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ( BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan waktu pelaksanaan revitalisasi Terminal Baranangsiang, Kota Bogor.

"Kita sedang proses, saya belum bisa pastikan (waktu mulai pembangunan) ini karena perlu banyak pihak, terkait dengan Pemda saya izin dulu baiknya kapan, dengan investor dan dengan teman teman (KPTB) ini juga kan, kita masih belum sepakat artinya kan saya akan terus menggali," katanya Jumat (24/8/2018) usai mengadakan sosialisasi rencana revitaliasi Terminal Baranangsiang di Hotel Permata, Jalan Pajajaran, Kota Bogor.

Namun hal itu kata Bambang bukan merupakan kendala melainkan masukan ataupun aspirasi dari KPTB.

"Itu berproses , bukan bicara kendala, ini proses biasa kan pembangunan , saya tidak mengatakan kendala, proses pembangunan ya seperti ini, yang benar seperti ini, mendengar aspirasi masyarakat, kita harus tau mau masyarakat seperti apa, jadi ini pertemuan yang luar biasa saya mengapresiasi, kenapa, artinya masyarakat perduli, perduli terhadap pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat positifnya seperti itu," ujarnya.

Bambang menambahkan bahwa pihaknya akan terus menggali dan mensosialisasikan rencana pembanguna Teriminal Baranangsiang, baik dengan masyatakat maupun dengan KPTB dan beberapa PO bus.

Karena kata Bambang meski kewenangan terminal tipe A ada diperintah pusat, namun menurutnya pemerintah pusat tidak bisa sewenang-wenang melakukan pembangunan tanpa adanya koordinasi.

"Kalau undang-undang 23 tipe A ini milik pusat, tapi masayarakatnya kan masyarakat Pemkot, enggak ada masyarakat pusat disini jadi enggak bisa  dipisahkan,  progres kedepan akan lebih baik akan lebih bersih dan terminal akan tetap ada itu yang sudah sepakat dan yang lainnya sedang dibicarakan," katanya.

Seperti diketahui pemerintah pusat melalui BPJT berencana akan melakukan revitalisasi Terminal Baranangsuang dengan konsep Transit Oriented Development (TOD)

Namun sampai saat ini belu bisa pastikan kapan rencana tersebut akan terealisasi.