TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Reuni 212 kembali direncanakan digelar pada Minggu (2/12/2018) di Halaman Monumen nasional (Monas) Jakarta.
Ini merupakan reuni kedua setelah Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar acara serupa tahun 2017 lalu.
Aksi Bela Islam 2 Desember (212) dilaksanakan pertama kali di kawasan Monas pada 2016 silam.
Menjelang acara 212 pada 2 Desember 2018 mendatang banyak terjadi polemik dari sejumlah pihak.
Ada yang mendukung untuk terselenggara namun tak sedikit pula yang juga menolaknya.
Berikut Tribunnews rangkum fakta-fakta terbaru mengenai acara Reuni 212 mendatang.
• Reuni 212 di Monas, Partai Berkarya Tunggu Instruksi Dewan Pembina
• Peserta Aksi Reuni 212 Asal Bogor Akan Konvoi, Kelengkapan Kendaraan Jadi Syarat Utama
1. Anies Didemo karena Izin 212
Gerakan Jaga Indonesia mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut izin Reuni 212.
Dilansir dari TribunWow.com pada Jumat (30/11/2018), massa Gerakan Jaga Indonesia telah berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis (29/11/2018) kemarin.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia Boedi Djarot menuturkan alasannya menuntut pencabutan izin acara tersebut.
Boedi mengatakan Anies akan memberikan izin karena merasa itu balas budi Anies Baswedan kepada aksi 212 yang lalu menggulingkan Ahok di saat mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2107.
"Kami tahu Anies akan melakukan balas budi terhadap mereka. Saya pastikan itu pasti ada agenda agenda politik didalamnya," ujar Boedi di lokasi, Kamis (29/11/2018).
Boedi meyakini ada orang-orang politik untuk menjatuhkan Indonesia didalam Reuni 212 besok.
"Saya pastikan ada orang politik yang mau menjatuhkan Indonesia. Kami akan jaga ini semua," Ucap Boedi.
Dalam pantauan Warta Kota, sejumlah massa menduduki dan mendorong pagar Balai Kota sambil berteriak meminta Anies segera keluar menemuinya.