Baca tanpa iklan
BPN Ungkap Keberadaan Prabowo-Sandi saat Pembacaan Putusan Sidang MK: Kalau Ada Gula, Ada Semut Dong
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Badan Pemenangan Nasional ( BPN ) Prabowo Subianto -Sandiaga Uno mengimbau para pendukung Capres nomor urut 02 tidak mendatangi Mahkamah Konstitusi saat pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019.
Seperti diketahui, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 pada Kamis (27/6/2019) nanti.
Hal ini dipercepat setelah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) pada Senin (24/6/2019).
"Berdasarkan keputusan rapat permusyawaratan hakim (RPH) hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono ketika dihubungi Kompas.com, Senin (24/6/2019).
Menurut Fajar, pihaknya juga telah menyampaikan surat panggilan sidang untuk pihak-pihak yang berperkara.
Mereka adalah pihak pemohon dalam hal ini paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak terkait yaitu paslon nomor urut 01 Jokowi-Maruf, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Siang ini juga, surat panggilan sidang kepada para pihak sudah disampaikan," ujar Fajar.
Juru Bicara BPB Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan keberadaan pimpinan Partai Gerindra saat Hakim MK membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2019.
Andre mengatakan, saat ini Prabowo masih berada di Jerman untuk mengurus beberapa hal, termasuk cek kesehatan dan bisnis pribadi.
"Seluruh pendukung diharapkan ada di rumah, nonton dari televisi masing-masing," kata politisi Partai Gerindra dikutip dari Kompas.com.
Sebab, menurutnya, Prabowo Subianti sendiri hanya akan menonton sidang putusan MK dari kediamannya di Hambalang atau Kertanegara.
Ia berharap para pendukung Prabowo Subianto - Snadiaga Uno pun bisa melakukan hal serupa.
"Kalau dia (Prabowo) datang, bakal datang dong pendukungnya. Enggak datang aja pendukungnya masih ada yang datang. Kalau ada gula, ada semut dong. Datang itu berbondong-bondong pendukungnya kalau mereka datang," kata Andre di Media Center Prabowo-Sandi, di Jakarta, Selasa (25/6/2019)
Prabowo sendiri sebelumnya telah menghimbau para pendukung tak perlu datang ke gedung MK selama proses sidang sengketa pilpres berlangsung.
Namun, sejumlah pendukung Prabowo dari unsur Persatuan Alumni 212 mengaku akan tetap turun ke jalan saat pembacaan sidang putusan.
Terkait hal itu, Andre mengaku pihaknya tidak bisa melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
Namun, ia menegaskan bahwa kehadiran masyarakat di sekitar gedung MK itu bukan atas instruksi Prabowo atau BPN.
TKN dan BPN siap Kalah
Dikutip dari Tribunnews.com, Kedua Tim Kuasa Hukum, baik dari paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin dan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyatakan menerima apapun hasil sidang ini.
Ketua Tim Kuasa Hukum paslon nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra merasa bersyukur mendapatkan kesempatan mengemukakan berbagai bukti, sanggahan, maupun argumen di dalam persidangan.
"Apa pun putusan Mahkamah Konstitusi akan kita hormati dan kita terima dengan baik," ujar Yusril, dikutip dari Kompas.com.
Yusril mengungkapkan, masyarakat sudah menyaksikan secara langsung semua alat bukti dan argumen yang disampaikan timnya di persidangan.
Dirinya juga berharap masyarakat bisa menyaksikan bahwa persidangan berlangsung jujur dan adil.
Yusril juga berterima kasih dan meminta maaf jika ada kesalahan yang dilakukan selama persidangan.
Sementara Ketua Tim Kuasa Hukum paslon nomor urut 02, Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya siap menerima apa pun putusan MK.
"Emang muka gue tidak menunjukkan siap menerima keputusan? Siaplah. Masa sih enggak siap," kata Bambang usai sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019) malam.
Bambang mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya yang mendoakan kubu 02, serta mendoakan agar seluruh proses pemilihan umum berjalan dengan baik.
Meski demikian, ia menilai, tugas belum selesai sebelum adanya putusan karena semua pihak harus berupaya agar Indonesia terus lebih baik.
Ia juga menekankan semua pihak punya tugas untuk meminimalisasi risiko perpecahan yang timbul karena dinamika pemilu.
"Ini harus mulai dilakukan, misalnya yang menang jangan sombong, yang kalah jangan ngototan. Mari kita perjuangkan semua untuk bangsa yang lebih baik," kata Bambang.
Polri Pertebal pengamanan
Polri mempertebal pengamanan di Mahkamah Konstitusi (MK) jelang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).
Diketahui, sekira 47 ribu personel gabungan yang terdiri dari 28 ribu lebih personel Polri, 17 ribu lebih personel TNI, serta 2 ribu personel Pemda dikerahkan untuk mengamankan MK.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkap prediksi dan analisa intelijen menjadi alasan pihaknya mempertebal keamanan MK.
"Tentunya dari prediksi-prediksi intelijen dan analisa-analisa intelijen, dalam rangka untuk mengantisipasi segala macam potensi gangguan kamtibmas," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019) dikutip dari tribunnews.com
"Artinya bahwa polisi berpikir tidak boleh underestimate dan kita tahu masa-masa pentahapan di akhir putusan MK itu adalah masa-masa yang cukup rawan," tambahnya.
Ia pun menyebut Korps Bhayangkara bersama TNI-Pemda menjamin keamanan masyarakat Ibukota hingga setelah putusan MK ditetapkan.
Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu juga menyebut pengamanan MK dipertebal tak lepas dari pengalaman aksi kerusuhan 21-22 Mei silam.
"Karenanya dengan jaminan kekuatan yang saat ini akan digelar sampai dengan pasca putusan MK itu, memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat DKI dan sekitarnya. Jangan sampai aktivitas masyarakat, roda perekenomian di DKI terganggu. Karena kita belajar dari peristiwa 21-22 Mei kemarin," ujar Dedi.
(Kompas.com/Tribunnews.com)