TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Ima Mahdiah menemukan masih adanya anggaran janggal pasca pengarahan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anggaran janggal itu di antaranya untuk pengadaan pasir Rp 52 miliar, tinner Rp 40 miliar dan helm proyek Rp 34 miliar.
Padahal anggaran itu ada di pengadaan alat peraga sekolah.
Bahkan jumlah anggaran itu membuat Najwa Shihab sampai terkejut.
Dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Mata Najwa di Youtube Najwa Shihab Kamis (7/11/2019), Ima Mahdiah menjelaskan, awalnya PDI-P itu hanya diberi PDF yang mana hanya berisi kegiatan saja.
"Itu yang Rp 95 T, kita minta terus yang terupdate Rp 89 T sampai dengan pertengahan Oktober sampai dengan pembahasan tidak pernah dikasih, kita sudah tagih terus," jelasnya.
Bahkan kata dia, Ketua DPRD Pak Prasetio Edi Marsudi sudah meminta agar diberi data KUA-PPAS terbarunya namun tidak pernah diberikan dengan alasan SKPD belum siap.
"Akhirnya kalau saya dari Komisi E dan Fraksi PDI-P mintanya setelah pembahasan kemarin di Komisi E, dari itu sekarang kita juga masih menemukan, kan Pak Anies kemarin sempat marah-marah, di tanggal 23 Oktober, tapi kita menemukan yang update terbaru ini masih banyak komponen-komponen yang tidak masuk akal, masih dalam anggaran," bebernya.
Komponen-komponen yang tidak masuk akal itu ia dapatkan setelah meminta soft copy-nya ke Dinas Pendidikan.
"Setelah rapat saya minta langsung, kita uraikan semuanya dan ternyata masih banyak beberapa komponen yang masih masuk, yang kemarin Pak Anies marah-marah," kata dia.
• Beda Gaya Anies dan Ahok saat Susun Anggaran Dibahas, Pertanyaan Najwa Shihab Dapat Tepuk Tangan
• Fotonya Diedit Jadi Joker, Anies Baswedan Singgung Rasa Dengki: Orang Beradab Menghargai Orang Lain
Ia pun mengurai beberapa komponen itu yang di antaranya adalah pengadaan pasir untuk alat peraga.
"Contohnya, ada pengadaan pasir, di sini ada untuk anak sekolah SD, itu totalnya Rp 52 M, ini bukan rehab total, beda lagi, ini kita break down khusus operasional aja dari BOS, nah ini makanya kalau menurut saya ini awal dari permasalahan adalah tidak adanya transparansi," kata Ima Mahdiah.
Ia pun mengingat pada pemerintahan sebelumnya, biasanya sudah diupload sejak awal saat RKPD.
"Jadi ketika sekarang komponen-komponen seperti ini kan kita sebagai anggota dewan hanya 106, komponen itu totalnya ada 200 ribu kan gak mungkin kita bahas 1-2 minggu," ujar Ima Mahdiah lagi.
Ia pun mengurai tiga komponen yang tidak masuk akal tersebut.
"Pasir Rp 52 M, ini pengadaan untuk anak sekolah SD, saya juga nggak tahu untuk apa. Di sini juga ada tinner Rp 40 M dan helm proyek Rp 34 M. Ini adalah anggaran Dinas Pendidikan DKI untuk alat peraga sekolah," jelas Ima Mahdiah.
Hal itu pun sampai membuat Najwa Shihab terkjut.
"Alat peraga sekolah helm proyek? Rp 34 Miliar?," tanya Najwa Shihab.
Kemudian Ima Mahdiah kembali menjelaskan kalau hal itu ia temukan setelah ada pengarahan dari Anies Baswedan.
"Ini diupload setelah pembahasan, jadi setelah Pak Anies marah-marah, abis itu Komisi E diskusi sama SKPD, setelah paparan kita minta sampai komponen, kita dapat masih banyak anggaran-anggaran yang masuk," tandas Ima Mahdiah lagi.
• Tidak Terbukti Sebar Konten Pornografi, Hotman Paris: Dia Tidak Akan Gue Maafkan
• Jokowi Sindir Surya Paloh di HUT Golkar, Sudjiwo Tedjo: Tinggal Menghilangkan Sedikit Aura Kecutnya
Menanggapi hal itu, Ketua TGUPP DKI Jakarta Amin Subekti mengatakan, pihaknya sudah mengetahui terlebih dahulu sebelum Ima Mahdiah.
"Itu justru yang pertama kali kita lakukakan waktu itu adalah sebenarnya justru karena adanya perbedaan penerimaan yang kemudian menyebabkan anggaran harus berkurang dari 95 menjadi 89, itu kemudian kami melakukan penyisiran," kata Amin Subekti.
Ia pun mengatakan kalau pihaknya sudah dari awal mengetahui adanya komponen janggal tersebut.
"Ketemulah beberapa hal yang kemudian disebut aneh-aneh itu, justru kami yang pertama kali menemukan. Kami melihat awalnya ada 30 komponen yang sudah beredar di mana-mana dan dijadikan bahan Gubernur Anies Baswedan untuk memberikan pengarahan kepada SKPD," jelas Amin Subekti.
Untuk itu kata dia, pihaknya kemudian menyisir kembali dari anggaran Rp 95 T ke Rp 89 T.
"Itu terus dilakukan, dan tentu nanti bersama-sama dengan DPRD pada akhirnya akan ketemu angka yang final jadi Rp 89 T," kata Amin Subekti.
Kemudian ia juga menjelaskan kalau adanya kesalahan itu diakibatkan oleh sistem yang lemah.
"Sebagai contoh, anggaran pendidikan harus 20 persen dari total anggaran, itu harus dipenuhi. Tapi sistem itu memaksa orang untuk memasukkan komponen, itu sebabnya kemudian ada masukan komponen-komponen yang seperti itu," katanya lagi.
Ia pun menegaskan kalau yang kemudian menjadi pertanyaan besar pihaknya yakni mengapa ini terjadi.
"Kita sisir satu-satu, jadi ada permasalah eksternal di mana pendapatan itu berkurang, tapi ada sistem yang tidak cukup robas untuk mengakomodasi hal seperti itu, jadinya seperti itu. Kita lakukan perbaikan, kita lakukan solusi, kita mencoba untuk mengatasi semuanya sampai pada hari H nya dibahas dengan DPRD menjadi sudah lebih final," jelasnya.
• Sadar dari Koma, Dylan Carr Buat Dokter Kaget, Langsung Tanya Kondisi 2 Sosok Ini ke Sang Ayah
• Laporkan Novel Baswedan ke Polisi, Siapa Sosok Dewi Tanjung ?
Ini videonya :