Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melakukan peninjauan secara mendadak ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (3/1/2020).
Presiden ingin memastikan semua alat penanganan banjir yang ada di Waduk tersebut berfungsi secara optimal.
Seperti diketahui, musibah bencana banjir menenggelamkan sejumlah wilayah di DKI Jakarta.
Tak hanya di DKI, banjir serta longsor juga melanda wilayah di Jabodetabek.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis, 43 orang tercatat meninggal dunia akibar bencana alam yang terjadi pada awal tahun 2020.
Presiden Jokowi sidak Waduk Pluit tanpa ditemani sejumlah pejabat termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Jokowi datang hanya ditemani pengawalan Paspampres ke lokasi tersebut.
Pengoperasian Waduk Pluit sendiri, berada dibawah tanggungjawab Pemprov DKI Jakarta.
Waduk Pluit selesai dibangun tahun 1973, sedangkan pompanya mulai dibangun tahun 1978 dan selesai 1984.
Rehabilitasi terakhir selesai dilaksanakan tahun 2014.
Jokowi tiba di Waduk Pluit sekitar pukul 08.55 WIB pagi tadi.
Presiden Jokowi pun langsung mengecek ke lokasi dimana sejumlah alat berat bersandar di sisi Waduk Pluit.
Namun, Jokowi kaget saat melihat sejumlah alat berat yang berada dibawah kewenangan Pemprov DKI jakarta ini tak beroperasi.
Jokowi pun langsung bertanya kepada salah seorang operator yang ada di lokasi tersebut.
“Ini (alat) enggak jalan?” tanya Presiden kepada operator alat berat yang ada di lokasi.
“Sedang off dulu Pak,” jawab salah seorang operator.
Setelah berdialog sebentar dengan operator alat berat, Jokowi langsung menuju salah satu rumah pompa Waduk Pluit.
Jokowi sempat mempertanyakan kondisi mesin pompa Waduk Pluit kepada petugas yang ada di lokasi.
Mengetahui mesin pompa dalam kondisi baik, Presiden pun langsung berucap 'bagus-bagus' dan mengacungkan jempolnya.
Dihubungi secara terpisah oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sidak Presiden tersebut merupakan langkah yang tepat.
“Presiden tentunya ingin memastikan Waduk Pluit yang berfungsi sebagai tampungan sementara (polder) yang masuk dari Kali Cideng (termasuk Kali Pakin dan Kali Jelangkeng), anak Kali Ciliwung (Kali Besar) dan saluran drainase sekitarnya dapat beroperasi dengan normal,” ucap Basuki.
Selain itu, waduk ini dilengkapi dengan pompa yang fungsi utamanya pada saat kondisi banjir dan pasang air laut (rob), dimana air akan dipompa dari Waduk Pluit ke laut.
Basuki juga menjelaskan bahwa tampungan Waduk Pluit adalah 3,29 juta m3 yang dilengkapi dengan 3 rumah pompa berkapasitas total 49 m3/detik.
“Daerah yang dilayani Waduk Pluit seluas 2.080 hektar, termasuk di dalamnya pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan (Monas, Pasar Baru, Mangga Dua, Duri, Kota, dll). Waduk Pluit menjadi bagian sistem tata air pada kawasan sekitar Istana,” ucap Basuki.
Normaliasi Kali Ciliwung Baru 16 Kilometer
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai metode penanganan banjir normalisasi atau naturalisasi hanya sebuah istilah.
Intinya, sungai harus dilebarkan sehingga volume air yang dikirim dari hulu tidak tumpah melebihi batas tanggul sungai.
"Mau naturalisasi mau normalisasi sama semua. Sungai tetap butuh dilebarkan (supaya tidak banjir lagi)," kata Basuki di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
Banjir di sejumlah daerah Jakarta dan sekitarnya akibat debit air yang terlalu tinggi terlebih saat musim hujan.
“Pelebaran sungai supaya penampung air lebih banyak," papar Basuki.
Di sisi lain, Basuki menolak debat yang ditantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait metode pengelolaan sungai.
"Saya tidak mau debat. Saya tidak dididik untuk debat," ucap Basuki lagi.
Mengutip Tribunnews.com, sebelumnya terjadi silang pendapat antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab banjir di Jakarta, usai diguyur hujan lebat belasan jam.
Dalam konferensi pers di kawasan Monas Rabu (2/1/2020), Basuki mengatakan dari total 33 kilometer panjang kali Ciliwung, baru 16 kilometer saja yang sudah dinormalisasi.
Alhasil, panjang kali yang belum dikerjakan normalisasi berdampak pada luapan permukaan air hingga menggenangi wilayah sekitarnya.
Menurut Basuki harus diskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu. Termasuk kali Pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.
Mendengar pernyataan tersebut, Anies yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggah.
Menurut dia, selama tak ada pengendalian aliran air dari Selatan, maka upaya apapun yang dilakukan Jakarta untuk mengatasi limpahan air itu tidak mungkin bisa berdampak signifikan.
"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari Selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan," ucap Anies.
Ia pun mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, meskipun bentangan sungai di wilayah tersebut sudah di normalisasi.
"Artinya, kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," jelas dia.
43 Orang Tewas
Badan Nasional Penanggualangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 43 orang meninggal dunia.
Para korban merupakan warga yang daerahnya terdampak bencana alam banjir dan longsor yang terjadi pada Rabu (1/1/2020).
Banjir dan longsor ini meliputi wilayah Jabodetabek termasuk di wilayah Bogor hingga Kabupaten Lebak.
BNPB juga merilis identitas seluruh korban tewas dalam bencana banjir dan longsor
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo menjelaskan, 43 orang yang meninggal itu merupakan data sementara yang dirilis pada Jumat (3/1/2020) pukul 09.00 WIB.
Sebab, kata dia, hingga saat ini masih ada korban yang diduga belum ditemukan lantaran terseret banjir dan tertimbun longsor.
Berdasarkan data yang dirilis BNPB, korban meninggal terbnayak berada dari Kabupaten Bogor yakni 16 orang, kemudian di Kabupaten Lebak sebanyak 8 orang, Jakarta Timur 7.
Dibeberapa daerah lainnya, jumlah korban tewas tak lebih dari tiga orang.
• 16 Warga Tewas saat Bencana di Bogor Hingga Kemunculan Kampung Mati yang Ditinggal Penghuninya
• Anies Singgung Penanganan Banjir di Hulu, Bupati Bogor: Di Sini Tidak Perlu Saling Menyalahkan
Agus Wibowo kembali merinci penyebab meninggalnya warga dalam kejadian bencana banjir dan lonsor di wilayah Jabodetabek ini.
Korban yang tewas akibat terseret arus banjir sebanyak 17 orang dan tertimbun longsor 12 orang.
"Ada yang tersengat aliran listrik hingga hipotermia," terangnya.
Data terbaru korban banjir besar yang terjadi di wilayah Jabodetabek hingga hari ini Jumat (3/1) pukul 09.00 WIB adalah 43 jiwa dengan rincian sebagai berikut:
1. Jakarta Pusat: 1
2. Jakarta Barat: 1
3. Jakarta Timur: 7
4. Kota Depok : 3
5. Kota Bekasi: 3
6. Kota Bogor: 1
7. Kota Tangerang: 1
8. Kota Tangerang Selatan: 1
9. Kabupaten Bogor: 16
10. Kabupaten Bekasi: 1
11. Kabupaten Lebak: 8 (tambahan)
Adapun kasus penyebab meninggalnya para korban tersebut antara lain:
1. Hilang : 1 orang
2. Hipotermia: 3 orang
3. Terseret Arus Banjir: 17 orang
4. Tersengat Listrik: 5 orang
5. Tertimbun Tanah Longsor: 12 orang
6. Dalam Pendataan: 5 orang
Berikut ini Identitas Korban yang dirilis BNPB:
(TribunnewsBogor.com/Tribunnews.com)