Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengungkap janji dan program Anies Baswedan yang belum tuntas.
PDIP ingin memastikan, program-program tersebut segera diselesaikan sebelum Anis Baswedan lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Adapun program yang dimaksud tersebut adalah soal penanganan banjir.
PDIP mempertanyakan sikap Anies Baswedan yang seolah merengek kepada pemerintah pusat agar membantunya dalam menangani banjir.
“Ini kan di ujung masa jabatannya dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Senin (18/4/2022).
“Padahal kemarin-kemarin, pemerintah pusat sudah menunggu mengalokasikan anggaran untuk program normalisasi, dan kalau tidak salah sampai tiga kali alokasi APBD, tapi dimatikan (anggarannya) karena Pemprov DKI tidak kunjung membebaskan lahan,” lanjutnya.
Baca juga: Santer Dipasangkan dengan Anies di Pilpres 2024, AHY Tak Mau Terbuai Hasil Survei
Menurut dia, selama memimpin Jakarta, Anies tidak pernah membebaskan lahan untuk program normalisasi sungai Ciliwung demi menanggulangi banjir.
Hingga menjelang masa jabatannya berakhir pada 2022, Anies baru mulai mengeksekusi duit sekitar Rp 1,1 triliun untuk pembebasan lahan sungai memakai dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
“Pembebasan lahan nggak mudah, tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan karena pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total,” kata Gembong yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.
Hal itu dikatakan Gembong untuk menanggapi pernyataan Anies yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk menangani kapasitas aliran sungai di berbagai kawasan sungai yang melewati lintas provinsi.
Permintaan itu disampaikan Anies saat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta yang digelar secara virtual pada Kamis (14/4/2022).
Dalam acara itu, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca juga: Puan Mau Dipasangkan dengan Anies pada Pilpres 2024, Pengamat Wanti-wanti soal Pernyataan Megawati
Menurut Gembong, Anies meminta bantuan pemerintah pusat karena dia melihat sungai Ciliwung melintasi provinsi lain.
“Jadi, saya melihat di ujung masa jabatannya, dia menutup kegagalan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat yang seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu,” jelasnya.
Gembong mengatakan, selama ini Anies tetap keukeuh ingin melakukan program naturalisasi sungai, bukan normalisasi.
Sementara pemerintah pusat menilai perlu adanya normalisasi untuk menambah debit air di sungai maupun kali.
Dia mencontohkan, kedalaman Sungai Ciliwung yang sekarang mencapai 15 meter.
Berdasarkan ketentuan yang ada, kedalamannya bisa mencapai 50 meter, sehingga perlu dilakukan pembebasan lahan di sekitar kali agar proses normalisasi berjalan lancar.
“Dia membuat program yang namanya naturalisasi kali, sementara program normalisasi kali itu sudah menjadi programnya pemerintah pusat, yang harusnya berbagi tugas dengan pemerintah daerah,” imbuhnya.
Baca juga: Wanita Ini Digadang-gadang Jadi Pasangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024, Rekam Jejak Tak Diragukan
Kata Gembong, pemerintah daerah bertugas membebaskan lahan melalui alokasi dana APBD, sedangkan pemerintah pusat melakukan pembangunannya melalui APBN.
Namun, langkah ini dinilai lambat dilakukan Anies karena dalam kampanyenya, dia menyebut air hujan dari langit harusnya dimasukan ke dalam perut bumi, bukan dibuang ke air laut melalui saluran.
“Itui pernyataan Pak Anies, sehingga dia tidak mau melanjutkan program normaslisasi kali dan itu kan permasalahannya,” ucapnya.
Artikel ini telah tayang di WartakotaLive.com dengan judul Politisi PDIP Ingatkan Anies Jelang Pensiun, Masalah Banjir Belum Tertangani