Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Jenal Mutaqin alias JM ternyata sengaja memilih untuk tumbang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor 2024-2029.
Hal ini terungkap usai JM diusung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Bogor sebagai Calon Wali Kota (cawalkot) di Pilwalkot 2024.
Dia memilih sengaja mempersiapkan diri agar bisa maju menjadi F1 atau Pilwalkot Bogor 2024 mendatang.
JM sendiri diketahui merupakan Caleg DPRD Kota Bogor dari Dapil Bogor 1 yakni Kecamatan Bogor Timur serta Bogor Tengah.
“Bahwa, kemarin pun di Pileg saya sebetulnya sudah izin untuk tidak maju di Pileg. Saya izin untuk mempersiapkan diri bergeser ke eksekutif atau Pilkada,” kata Jenal Mutaqin saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Senin (18/3/2024).
Saat kampanye, JM mengaku hanya berkampanye di kawasan Sindang Sari saja.
“Tetapi partai tetap menugaskan saya kampanye di Pileg. Nah saat itu saya mengurus di Zona Sindangrasa. Sehingga saya kemarin kampanye hanya fokus di satu titik Sindangrasa saja dan hasilnya suara tidak maksimal,” ujarnya.
JM sendiri mengaku sudah ditawari oleh partai maju di Pilwalkot Bogor sejak tahun 2019 lalu.
Namun, saat itu, JM mengaku belum siap mengarungi Pilkada.
“Kemudian juga di beberapa eksternal banyak yang minat sehingga saya waktu itu nama saya tidak diusulkan ke DPD serta DPP,” ungkapnya.
JM mengaku siap bertarung diajang Pilwalkot Bogor 2024 mendatang.
DPC Gerindra Kota Bogor pun sudah memberikan tiket F1 kepadanya saat ini.
“Sementara yang ingin saya fokuskan adalah membawa harapan dan mandat dari rekan ranting PAC semenjak 2018 lalu yang ingin ada kader betul-betul maju. Bukan hanya sekedar mengusung orang eksternal. Tetapi, kader, pendiri pejuang Gerindra,” jelasnya.
Disinggung koalisi, kata Jenal Mutaqin, hal itu masih sangat dinamis.
Gerindra Kota Bogor mau tidak mau harus berkoalisi sebab capaian kursinya di DPRD belum memenuhi syarat pengusungan calon sendiri maju di Pilwalkot.
“Semuanya masih sangat dinamis. Saya rasa koalisi itu harus karena Gerindra hanya dapat 6 kursi di Kota Bogor. Itu harus koalisi karena kekurangan empat kursi. Itu hal yang wajar,” jelasnya.