Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Jawa Barat diperketat.

Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

BIG ini bertugas untuk mengukur jarak calon peserta didik selain menggunakan aplikasi Google Maps.

Kadisdik Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan seperti tahun 2023 lalu.

“Jadi tidak lagi hanya mengandalkan Google Maps untuk jaraknya, sehingga bisa lebih dipertepat,” kata Wahyu Mijaya kepada wartawan usai Hardiknas di Lapangan Sempur Kota Bogor, Kamis (2/5/2024).

Dengan BIG ini diharapkan jarak yang banyak dimanipulasi dalam sistem zonasi ini bisa diantisipasi termasuk pemalsuan kartu keluarga (KK).

“Di samping nanti ada pakta integritas yang ditandatangan oleh pendaftar,” ujarnya.

Kartu Kelurga yang digunakan oleh pendaftar yang pindah ke satu wilayah pun diperhitungkan.

“Kemudian yang berubahnya adalah perpindahan itu harus dengan orangtuanya atau walinya.  Jadi di dalam KK itu, bisa berpindah dengan orangtuanya. Atau yang di KK itu adalah walinya, walinya harus tercantum di dalam rapot SMP nya,” jelasnya.

Selain menggandeng BIG, pada tahun ini sistem zonasi akan dimasukan ke tahap pertama.

Tahun lalu, sistem zonasi ini ada di tahap kedua setelah tahapan lainnya.

“Nanti kita buatkan zonasi itu jadi tahap pertama. Jadi tidak lagi menjadi tahap kedua. Karena kan yang kemarin agak menjadi perhatian di zonasi. Jadi untuk tahap pertama nanti zonasi dan keluarga ekonomi tidak mampu di tahap pertama,” jelasnya.

Khusus untuk keluarga tidak mampu, sambun Wahyu, akan diberikan kuota khusus.

“Mereka namanya sudah ada langsung di kita, di SMA mana. Dan kalaupun ada pilihan ke SMK, kita juga fasilitasi untuk masuk ke SMK. Khusus yang kemiskinan ekstrem tapi,” ungkapnya.

Ia berharap, sistem zonasi PPDB tahun ini bisa lancar dan tidak ada kecurangan apapun.

“Kemudian ada bebrrap regulasi kita yang coba membatasi supaya yang tahun ini bisa lebih menyelesaikan beberapa permasalahan tahun lalu,” tandasnya.