Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia, tahun ini tak lagi memberikan subsidi program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan Kota Bogor.

Keputusan Kemenhub RI tak lagi memberikan subsidi membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus menganggarkan penuh melalui anggaran pembelanjaan daerah (APBD).

Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, akan langsung berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

“Dikita (Kota Bogor) mulai 2025. Jadi kita akan diakusikan dengan DPRD itu salah satu pembahasan anggaran 2025. Kita juga akan sampaikan itu supaya mendapatkan keuntungan juga,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah kepada TribunnewsBogor.com di Balai Kota Bogor, Rabu (3/7/2024).

Program BTS yang dihentikan pada tahun ini untuk Kota Bogor membuat penambahan koridor Biskita hanya angan-angan saja atau tidak akan terlaksana.

Saat ini, koridor Biskita diketahui hanya berjumlah empat koridor saja.

Kata Sekda, empat koridor ini akan terus dilanjutkan.

“Kita untuk sementara ini  gamungkin nambah koridor baru. Inipun kita harus yakinkan tidak ada perubahan pelayanan,” tambah Syarifah.

Selain gagal untuk menambah koridor akibat tidak ada subsidi, penambahan armada pun ikut terkena imbasnya.

Armada Biskita yang disubsisi pusat saat ini berjumlah 49 bis yang juga merupakan hasil konversi angkot 3:1.

Kata Sekda, penambahan unit ini tidak mungkin terjadi sebab penambahan koridornya pun batal terlaksana.

“Kecuali kalau kita ada penambahan koridor,” tambahnya.

Meski begitu, Sekda mengklaim bahwa program BTS Biskita Transpakuan di Kota Bogor sendiri angkanya sudah tinggi.

“Kota Bogor itu termasuk yang paling tinggi loading faktornya. Jadi kemaren bandung saja dia 70 peresn. Di Kota Bogor  itu beberapa koridor sudah 88 persen,” ujarnya.