Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan sanggup untuk mengelola Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan Kota Bogor.

BTS Biskita Transpakuan ini diketahui subsidinya akan dicabut oleh pemerintah pusat dan mengharuskan Pemkot Bogor mandiri untuk mengelolalnya menggunakan dana APBD mulai tahun 2025 mendatang.

Kesanggupan ini pun ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Pemkot Bogor pada Rabu (24/7/2024).

“Pemkot komitmen untuk melanjutkan program BTS-nya,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor Marse Hendra Saputra kepada TribunnewsBogor.com di Balai Kota Bogor, Rabu (24/7/2024) petang.

Marse melanjutkan, nota kesepakatan ini merupakan bagian awal peralihan dari penarikan subsidi yang dilakukan oleh pusat.

“Saya pernah sampaikan, ada beberapa hal mulai dari legislasi, legalitas payung hukumnya. Nota kepekatan ini juga bagian dari payung hukum tadi,” jelas Marse.

Usai nota kesepakatan, perjanjian kerjasama akan langsung dilakukan.

Meski begitu, dalam nota kesepakatan ini disebutkan Marse ada poin mengenai kebijakan anggaran.

Pemkot Bogor memberikan opsi dalam pengelolaan BTS ini disesuaikan dengan kesanggupan dana APBD.

“Maka di dalam nota kesepakatan tadi disebutkan kita sama-sama komitmen, tapi dikembalikan dengan kemampuan daerah masing-masing, dan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah nantinya,” ujarnya.

Jika dana APBD Kota Bogor atau kesanggupan keungan Pemkot kurang, ada beberapa hal yang diubah.

Mulai dari perubahan pelayanan, perubahan rute, pengurangan koridor, atau pengurangan jumlah bus atau armada Biskita.

“Misalnya, empat koridor dengan 49 bus dengan kebutuhan anggaran kurang lebih Rp58 miliar. Tapi kemudian nanti nominalnya (APBD) hanya sekian, maka kita akan menyesuaikan. Entah koridornya dikurangi, rutenya dikurangi, atau jumlah busnya dikurangi. Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.