Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor tetap berupaya agar pembiayaan operasional Biskita Transpakuan pada tahun 2025 tak sepenuhnya menggunakan APBD.

Dishub berupaya agar pembiayaan dilakukan secara paralel dengan berharap bantuan dari pusat.

Hal ini dilakukan usai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memutuskan tidak akan memberikan subsidi ke Pemkot Bogor terkait pengelolaan layanan buy the service (BTS) Biskita Transpakuan.

Pemkot Bogor dipastikan harus mengelola sendiri Biskita Transpkakuan mulai tahun 2025.

“Pemkot masih memikirkan skenario lain. Mungkin paralel dengan skema pembiayaan APBD,” kata Kadishub Kota Bogor Marse Hendra Saputra saat dihubungi TribunnewsBogor.co’m

Marse melanjutkan, APBD 2025 yang dialokasikan untuk layanan Biskita Transpakuan ini sebesar Rp10 Miliar.

Rp10 Miliar ini tidak cukup untuk semua koridor yakni koridor 1,2,5, dan 6.

Dengan anggaran Rp10 M itu, dua koridor terpaksa dihapuskan.

“Kita persiapkan skema untuk skema APBD,” ujarnya.

Di sisi lain, saat ini, Dishub juga tetap mengupayakan agar Biskita Transpakuan kembali beroperasi.

Sampai hari ini terhitung sudah 14 hari Biskita Transpakuan berhenti beroperasi.

“Diupayakan tetap satu bulan saja (berhenti beroperasinya), jangan sampai lewat,” tandasnya.