Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Yudistira Wanne 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pendidikan karakter di barak militer bagi anak-anak nakal atau berprilaku khusus yang diprakarsai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan. 

Asuroh, pengawas pembina Dinas Pendidikan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor menjadi salah satu orang yang tak sepakat dengan metode tersebut. 

Menurutnya, masih ada cara lain untuk mengubah prilaku buruk anak. 

“Kalau di pendidikan itu memang ada cara, kalau harus ke barak seperti sekarang sepertinya belum tepat,” ucapnya, Rabu (21/5/2025). 

“Padahal masih ada cara lain untuk memperbaiki anak gak harus dengan cara seperti militer,” sambungnya. 

Hanya saja, dia akan mengikuti apapun program yang telah direncanakan maupun dijalankan. 

“Semua itu ada pro kontra ya, dalam hal ini masih berproses, masih dilaksanakan belum beres,” tegasnya.

KPAI bereaksi 

Sementara itu, program pendidikan karakter di barak militer bagi anak-anak nakal atau berprilaku khusus yang diprakarsai Dedi Mulyadi langsung direspon KPAI. 

Menurut KPAI, program tersebut berpotensi melanggar hak anak. 

Adapun hasil temuan KPAI, peserta program barak militer tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional. 

Selain itu, ditemukan juga adanya ancaman tidak naik kelas bagi siswa yang menolak ikut program tersebut. 

Terkait itu, Dedi mengungkap alasan dirinya menggagas program pendidikan karakter di barak militer lantaran didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab. 

“Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab," kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Sabtu, 17 Mei 2025. 

Dengan kompleksitas persoalan anak-anak di Jawa Barat, terlebih dengan orangtua yang tak lagi sanggup untuk menanganinya, Dedi mengeklaim pihaknya hadir untuk memberikan solusi. 

“Begitu kompleksnya problem anak-anak di Jawa Barat dan orangtua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani, sehingga ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati dan wali kota harus memberikan jalan, meski pun jalan itu darurat," ucapnya.