TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono kini setuju dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal masalah tambang.

Padahal sebelumnya Ono sempat mengkritisi Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang menutup tambang berizin yang bermasalah dengan tidak diberikan perpanjangan izin.

Namun setelah meninjau lokasi longsor tambang di Cirebon, Ono setuju dengan Dedi Mulyadi soal ketegasan penutupan tambang ini

"DPRD setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa tambang di sini harus ditutup permanen dan dilakukan evaluasi," kata Ono dikutip dari unggahan Instagramnya, Minggu (1/6/2025).

Dia mengatakan bahwa terkait longsor yang memakan banyak korban jiwa di Cirebon ini harus dievaluasi siapa yang harus bertanggung jawab.

Menurut Ono, tidak hanya bagi tambang di Cirebon, ini juga jadi catatan besar bagi seluruh tambang di Jawa Barat.

"Dan tentunya bukan hanya di Gunung Kuda ini, ini menjadi catatan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh tambang yang seperti ini untuk tidak terjadi lagi bencana yang mengakibatkan korban jiwa," kata Ono.

Sebelumnya Ono sempat mengkritik Dedi Mulyadi soal penutupan tambang tepatnya di Subang.

Sedikitnya ada lima tambang yang ditutup di Subang setelah Dedi Mulyadi bertindak.

"Namun di lapangan ternyata lokasi tambang yang berizin pun dibongkar dan tidak diperpanjang lagi izinnya," kata Ono, 20 Mei 2025 lalu.

"Padahal kita tahu di Subang itu sedang banyak pembangunan. Masa harus mengambil material dari tempat yang jauh," ujar Ono mengkritisi tindakan KDM tersebut.

Terpisah, melalui unggahan pribadi Dedi Mulyadi, Minggu (1/6/2025), Dedi menjelaskan bahwa sejak dia mulai menjabat Gubernur Jabar sudah ada moratorium terkait evaluasi pertambangan di Jawa Barat.

Evaluasi ini menyasar perizinan tambang-tambang yang sudah berizin dan beroperasi.

Jika pihak tambang yang sudah berizin ini tidak memenuhi standar operasional maka tambang itu tak akan diberikan perpanjangan izin ke depannya, karena tambang berizin tidak serta merta bisa langsung ditutup begitu saja.

"Kita evaluasi melihat perizinan. Jadi izinnya habis, tidak kita perpanjang," kata Dedi Mulyadi.

"Sehingga tambang-tambang yang tidak memiliki standarisasi kerja dihentikan, dan sudah banyak yang ditutup," sambung dia.

Terkait tambang di Gunung Kuda Cirebon, kata Dedi, masa perizinannya akan habis pada Oktober 2025 mendatang dan sejak awal sudah terancam tak akan diberi perpanjangan izin.

Sebab sudah beberapa kali diberi peringatan oleh Dinas ESDM karena kurangnya standarisari pertambangan di tambang ini.

"Dinas ESDM sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini," katanya.

Peringatan ini juga sudah disampaikan Dedi sendiri bahkan sejak dia masih anggota DPR RI beberapa tahun yang lalu.

"Kalau meninjau saya sudah tiga tahun yang lalu sudah datang ke sini (Gunung Kuda Cirebon) waktu masih anggota DPR RI," kata Dedi.

"Saya sudah minta kepada pengelola untuk dihentikan, karena waktu itu saya sudah punya feeling ini memiliki risiko tinggi dan cara kerjanya tidak memenuhi standar keamanan sebagai pengelola tambang," ungkap Dedi.

Kini tambang tersebut meski masih memiliki masa izin operasi, tapi diberi sanksi penghentian izin oleh Pemprov Jabar karena tidak mengindahkan peringatan yang sudah dilayangkan sampai akhirnya terjadi kejadian bencana longsor yang memakan banyak korban jiwa.

Baca berita Tribunnews Bogor lainnya di Google News

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t