Sentilan Doni Maradona Soal Desa Diklaim di Bogor: Mana Ada Puskesmas di Hutan, Layanin Monyet ?

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Anggota DPRD Jawa Barat Doni Maradona Hutabarat menyampaikan sentilan pedas soal klaim Kementerian Kehutanan atas lahan satu desa di Kabupaten Bogor yang bernama Desa Sukawangi.

Doni Maradona menceritakan kondisi desa ini saat Menteri Desa Yandri Susanto datang meninjau desa yang heboh berpolemik ini pada Kamis (2/10/2025).

Semua lahan desa yang dihuni sekitar 14 ribu jiwa yang total luasnya 1.800 Hektare ini diklaim Perhutani sebagai kawasan hutan.

Bahkan sudah ada empat orang warga yang jadi tersangka atas tuduhan menduduki lahan tanpa izin.

Namun anehnya, warga di desa ini sudah memiliki surat-surat tanah sah, bahkan membayar pajak bumi dan bangunan sejak lama, berbagai fasilitas yang dibangun negara pun sudah berdiri sebelum klaim Perhutani muncul pada 2014.

Dia menjelaskan bahwa dia bisa tahu masalah desa ini setelah Kades mengadu dan minta tolong.

"Saya datang ke sini kedua kalinya bertemu dengan masyarakat. Waktu itu saya bersama Pak Adian Napitupulu, karena mendengar keluhan Pak Kepala Desa, dia sudah lapor ke DPRD Kabupaten, tidak ada yang merespons, ke bupati begitu, ya. Akhirnya saya dikejar-kejar. Baru kita turun ke sini, kita dengarkan, kita bawa ke rapat-rapat, kemudian sampai ke Pak Menteri," kata Doni.

Saat pertama kali menyampaikan masalah desa ini ke Mendes Yandri, kata Doni, Mendes langsung marah.

"Benar-benar waktu pertemuan pertama kali, dia langsung marah, 'ini tidak benar,' katanya. Dia tidak perlu menanyakan hal yang lain, dia cuma nanya sedikit, berapa jumlah warganya?, sudah berapa lama mereka tinggal di situ?, sudah mendukung tidak fasilitasnya?, ada jalan, ada penerangan, ada identitas tidak?," ujarnya di hadapan para warga.

"Mana ada hutan yang ada jalan aspal?. Mana ada hutan yang ada puskesmas?, emang puskesmasnya untuk melayani monyet?, gak mungkin," ucap Doni Maradona.

"Nah, jadi pada prinsipnya, kalau Pak Menteri Desa ini, dari awal kita menyampaikan ini, karena di kawasan desa, dia benar-benar berpihak terhadap masyarakat," imbuhnya.

Doni mengaku dirinya juga sudah berkomunikasi dengan pihak terkait lain soal polemik lahan desa ini.

Seperti dengan pihak Kemntrian Kehutanan hingga ke BPN yang melayani soal pertanahan.

"Nah, ini kendalanya kalau secara teknis di lapangan. Jadi teman-teman BPN ini, dia takut dikriminalisasi. Nah, kenapa?, saya lagi minta Pak BPN ini, kan, khususnya Kabupaten Bogor, itu ada Bogor 1, Bogor 2. Nah, Bogor 1 itu punya kantor administrasi sendiri, Bogor 2 punya kantor administrasi sendiri," kata anggota DPRD fraksi PDIP ini.

"Saya lagi minta, berapa produk sertifikat yang sudah SHM, yang dikeluarkan oleh BPN di Kabupaten Bogor. Nah, nanti data itu dikombinasikanlah dengan data Kementerian Kehutanan. Kenapa ini perlu kita periksa?. Karena sertifikat ini, produknya negara. Yang menetapkan kawasan hutan itu juga negara. Yang jadi korban siapa?, rakyat," ujarnya.