93 Dapur MBG Belum Beroperasi, Bupati Bogor Targetkan MBG di Kabupaten Bogor Tuntas Januari 2026

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Banyak dapur Makan Bergizi Gratis ( MBG) yang masih belum beroperasi di Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto pun berkomitmen untuk menuntaskan program MBG di Kabupaten Bogor ini.

Rudy Susmanto mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan berbagai langkah percepatan, termasuk mempercepat proses perizinan dan administrasi melalui Dinas Kesehatan, serta mendorong Badan Gizi Nasional untuk mempercepat proses verifikasi lokasi dapur.

Katanya, percepatan pembangunan dapur MBG membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah daerah, Forkopimda, maupun pihak swasta.

Ia menekankan agar perizinan dan proses administratif dipermudah tanpa mengabaikan standar yang berlaku.

"Pentingnya memberikan privilege khusus bagi Kabupaten Bogor, mengingat wilayah ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia," kata Rudy Susmanto dalam keterangannya, Rabu (12/1102/2025).

Ia menegaskan bahwa program MBG tidak hanya ditujukan untuk siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan masyarakat rentan gizi lainnya.

“Kita siap bekerja keras agar Januari nanti minimal 90 persen dapur sudah beroperasi, ini tanggung jawab kita bersama,” kata Bupati Bogor.

Perwakilan Badan Gizi Nasional ( BGN), Tito, yang mengikuti rapat bersama Bupati Bogor menyampaikan terdapat total 290 SPPG di Kabupaten Bogor.

Terdiri dari 197 SPPG sudah beroperasi dan 93 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa sejak awal, proses percepatan SPPG di Kabupaten Bogor dilakukan melalui kerja sama antara BGN dan Pemerintah Kabupaten Bogor, dimulai dari penandatanganan MoU antara Kepala BGN dengan pihak Pemkab. 

Dalam proses tersebut, BGN berperan aktif dalam pendampingan pemilihan lahan yang direkomendasikan Pemda.

Tito menambahkan, setelah proses pemilihan lahan dan pembangunan oleh pihak pelaksana SPPG, tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan pendampingan langsung dari Koordinator Wilayah (Korwil) dan KPPG BGN.

“Pendampingan ini mencakup konsultasi dan arahan teknis agar pembangunan dan pengoperasian SPPG di Kabupaten Bogor berjalan sesuai standar yang ditetapkan,” ungkapnya.